Simpang Empat, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh wali nagari menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perhatian khusus diberikan pada pengelolaan keuangan nagari agar dilakukan secara tertib, terbuka, dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri pelantikan 87 wali nagari hasil pemilihan serta pengukuhan perpanjangan masa jabatan tiga wali nagari, yakni Kapa, Katiagan, dan Sinuruik. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Senin (9/11/2026).
Mahyeldi menegaskan, dirinya tidak ingin ada wali nagari di Sumatera Barat, khususnya Pasaman Barat, yang tersandung masalah hukum akibat kelalaian dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Karena itu, ia meminta para wali nagari yang baru dilantik segera mempelajari seluruh ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama aturan mengenai pengelolaan anggaran dan keuangan nagari.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi menjadi modal utama bagi seorang wali nagari dalam mengambil keputusan. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain aspek administrasi dan tata kelola pemerintahan, Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya mempertahankan identitas budaya masyarakat Minangkabau. Pemerintahan nagari di Sumbar memiliki karakteristik tersendiri yang berlandaskan adat salingka nagari serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Ia berharap para wali nagari mampu memadukan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan nilai-nilai adat, agama, dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi turut memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas pelaksanaan pemilihan wali nagari dengan memanfaatkan teknologi elektronik atau e-voting.
Ia menilai metode tersebut merupakan inovasi positif karena dapat menghemat waktu dan biaya sekaligus menghadirkan pengalaman baru dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat nagari.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, serta seluruh unsur yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan tersebut.
Mahyeldi juga berharap penerapan e-voting di Pasaman Barat dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Sumatera Barat. Bahkan, sistem tersebut dinilai layak dipertimbangkan untuk diterapkan dalam berbagai proses pemilihan karena memiliki potensi menekan biaya penyelenggaraan.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyebut pelantikan para wali nagari sebagai langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan definitif di tingkat pemerintahan nagari.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang memperoleh kepercayaan melalui proses demokrasi serta mampu merangkul berbagai elemen untuk bersama-sama membangun nagari.
Yulianto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pemilihan wali nagari. Dukungan masyarakat, panitia pelaksana, TNI-Polri, unsur pengawasan, tokoh adat, hingga perangkat nagari menjadi faktor penting dalam kelancaran kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan pemilihan di tengah keterbatasan anggaran mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Pasaman Barat.
Kepada para wali nagari yang baru dilantik, Yulianto berpesan agar jabatan yang diemban tidak sekadar dipandang sebagai posisi pemerintahan, melainkan tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.
Ia menegaskan bahwa tugas para wali nagari justru baru dimulai setelah pelantikan. Tantangan ke depan adalah memperkuat pemerintahan nagari, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta menjaga kelestarian adat dan budaya.
Yulianto berharap para pemimpin nagari dapat menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, mempererat persatuan masyarakat, dan melahirkan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga.(da*)


