 |
| Kemenhaj Dalami Dugaan Penyalahgunaan Izin Travel |
Padang, Rakyatterkini.com – Kasus penelantaran 105 jamaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat di Jakarta turut memunculkan dugaan penyalahgunaan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat tengah menyelidiki pola kerja sama antara biro perjalanan di Pasaman Barat dengan PPIU yang berbasis di Jawa Barat.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait proses pemberangkatan para jamaah. Penelusuran dilakukan karena Suka Travel yang diduga menjadi pihak penyelenggara dari Pasaman Barat hingga kini tidak dapat dihubungi.
Rifki menduga, Suka Travel yang tidak memiliki izin untuk memberangkatkan jamaah secara mandiri kemungkinan menjalin kerja sama dengan biro perjalanan lain yang bersedia menggunakan sistem miliknya.
"Karena mereka tidak bisa memberangkatkan sendiri lantaran memang tidak berizin, kemungkinan mencari travel yang bersedia meminjamkan Siskopatuh-nya. Namun, hal ini masih kami dalami," ujar Rifki, Senin (9/11/2026).
Ia menerangkan, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) yang digunakan dalam proses pemberangkatan 105 jamaah tersebut tercatat sebagai milik PPIU dari Jawa Barat.
Pemilik biro perjalanan tersebut telah mendatangi Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah mendapat permintaan dari Kemenhaj Sumbar untuk ikut bertanggung jawab atas persoalan yang dialami para jamaah.
Saat ini, proses pemulangan seluruh jamaah ke Pasaman Barat tengah berlangsung secara bertahap. Pihak PPIU yang sistemnya digunakan dalam pemberangkatan itu juga telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab hingga seluruh jamaah tiba kembali di daerah asal.
Rifki menjelaskan, pemulangan tidak memungkinkan dilakukan dalam satu waktu karena keterbatasan daya tampung penerbangan.
Selain menangani pemulangan, Kemenhaj Sumbar juga akan melakukan evaluasi terhadap PPIU pemilik akun Siskopatuh tersebut. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti pelanggaran, pihaknya tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan akses sistem.
"Apabila nantinya terbukti secara meyakinkan terdapat pelanggaran, sanksi paling berat yang dapat diberikan adalah pembekuan Siskopatuh milik penyelenggara tersebut," tegas Rifki.
Ia menambahkan, jika hasil pendalaman menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kasus tersebut berpeluang dilanjutkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.
Rifki juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Calon jamaah diminta tidak mudah percaya pada penawaran dengan berbagai kemudahan, melainkan terlebih dahulu memeriksa legalitas dan izin resmi travel melalui Kementerian Haji dan Umrah.
Sebagai langkah pencegahan, Kemenhaj tengah mempersiapkan penguatan sistem perizinan serta pengawasan terhadap PPIU secara berjenjang. Upaya ini diharapkan dapat memperketat pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari.(da*)
