 |
| Jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Padang |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Haji dan Umrah terus meningkatkan upaya pemberantasan penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satu strategi yang ditempuh yakni mengaktifkan kembali serta memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani berbagai pelanggaran hukum di sektor tersebut.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa penguatan PPNS merupakan langkah penting untuk menekan angka penipuan yang selama ini banyak merugikan masyarakat, khususnya calon jamaah dari kalangan ekonomi lemah.
Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen masyarakat yang menjadi korban penipuan haji dan umrah berasal dari kelompok ekonomi rentan.
“Setiap hari ada ratusan kasus penipuan umrah dan haji. Sekitar 70 persen korbannya berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan,” ujar Dahnil ketika membuka kegiatan penguatan PPNS di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan bekerja sama dengan Kepolisian dalam mengusut dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Upaya revitalisasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan penyidik yang sudah ada, tetapi juga mencakup penguatan sistem perekrutan guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di masa mendatang.
Penguatan ini diperlukan karena praktik penipuan terhadap calon jamaah masih ditemukan di berbagai wilayah dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Dahnil menegaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat penegakan hukum sekaligus menghentikan segala bentuk penyalahgunaan agama sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi.
“Kami ingin memastikan ada penguatan penegakan hukum. Komitmen kami adalah menghentikan praktik menjadikan agama sebagai komoditas untuk mencari keuntungan dengan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Kebutuhan Ideal Tiga PPNS di Setiap Kabupaten/Kota
Dahnil menjelaskan, jumlah ideal tenaga PPNS yang dibutuhkan adalah tiga orang untuk setiap kabupaten dan kota. Meski demikian, kebutuhan tersebut tetap dapat disesuaikan berdasarkan jumlah jamaah serta tingkat kerawanan tindak penipuan di masing-masing daerah.
Keberadaan PPNS juga diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas jajaran Kementerian Haji dan Umrah di tingkat daerah, terutama dalam memberikan dukungan terhadap penanganan perkara hukum.
Selama ini, pegawai kementerian di daerah sering kali diminta menjadi saksi dalam proses penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dahnil menilai, keterbatasan tenaga penyidik dapat menyulitkan aparatur daerah dalam memberikan pendampingan maupun memenuhi kebutuhan proses hukum. Karena itu, keberadaan PPNS yang memadai dinilai sangat diperlukan.
“Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum, melakukan hukuman terhadap para bandit-bandit agama. Itu yang kami revitalisasi,” katanya.
Melalui langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umrah berharap penanganan kasus penipuan haji dan umrah dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, penguatan penegakan hukum ini juga ditujukan untuk melindungi masyarakat agar dapat menjalankan ibadah dengan aman tanpa dihantui praktik penipuan.(da*)
