 |
| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan keterangan pers. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat, khususnya para pencari kerja.
Perintah tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri hingga seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda). Mereka diminta menindak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari masyarakat dengan menjanjikan kemudahan memperoleh pekerjaan.
Suyudi menegaskan, praktik percaloan yang disertai pungutan ilegal tidak boleh dibiarkan karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan," ujar Suyudi saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu.
Ia juga mengimbau masyarakat agar berani melaporkan apabila menemukan indikasi percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Laporan tersebut dapat disampaikan jika praktik ilegal ditemukan di luar maupun di dalam perusahaan.
Kapolri memastikan masyarakat tidak perlu khawatir atau takut untuk memberikan informasi kepada kepolisian terkait aktivitas para calo yang memanfaatkan proses rekrutmen pekerja.
"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri," katanya.
Di samping upaya pemberantasan percaloan dan pungli, Polri turut menghadirkan program Poliran sebagai langkah membantu masyarakat mendapatkan kesempatan kerja.
Menurut Suyudi, program ini menjadi wujud kepedulian institusi kepolisian terhadap persoalan pengangguran sekaligus bentuk dukungan terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, kondisi ekonomi keluarga yang baik turut berperan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Atas dasar itu, Polri merasa perlu ikut berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia tercatat sebanyak 7,38 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak.
Suyudi menjelaskan, Poliran dirancang untuk membantu membuka akses informasi sekaligus menghubungkan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dengan perusahaan atau pihak yang menyediakan lowongan kerja.
Inisiatif tersebut juga sejalan dengan kebijakan prioritas pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
"Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," ungkapnya.
Lebih lanjut, Suyudi menyampaikan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan berkaitan erat dengan terciptanya stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Kesempatan memperoleh penghasilan dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi potensi munculnya persoalan sosial.
Untuk itu, ia meminta seluruh satuan kerja Polri memastikan pelaksanaan Poliran berjalan konsisten dan berkesinambungan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak boleh hanya dinilai dari kegiatan peluncuran maupun agenda formal. Hal terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan.
"Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja," tegas Suyudi.(da*)
