 |
| Irjen Pol Ahrie Sonta. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Irjen Ahrie Sonta resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Putusan sidang tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Johnny menyebutkan, majelis KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta sebagai anggota Polri.
Selain sanksi administratif, majelis juga menilai tindakan yang dilakukan Ahrie sebagai perbuatan tercela sehingga dikenakan sanksi etik.
Dalam perkembangan kasus yang sama, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan praktik penyadapan tersebut terjadi dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan pelaksanaan penyadapan tanpa mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengenai tata cara penyadapan di lingkungan Polri.
Tidak hanya Presiden Prabowo, aktivitas penyadapan ilegal tersebut diduga turut menyasar sejumlah tokoh penting dari kalangan elite partai politik, aktivis, hingga insan media.(da*)
