 |
| Bentrokan warga dengan petugas gabungan saat eksekusi lahan dan sejumlah kendaraan dibakar. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pelaksanaan eksekusi lahan usaha tani (LUT) di kawasan relokasi Siosar, Desa Pertibi, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026), berujung ricuh.
Bentrokan terjadi antara warga dan petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Pemerintah Kabupaten Karo.
Akibat insiden tersebut, tiga petugas gabungan mengalami luka-luka setelah terkena lemparan batu. Selain itu, satu unit mobil dinas milik Pemkab Karo dan tiga sepeda motor milik petugas dibakar oleh massa.
Peristiwa kericuhan itu terekam dalam video amatir yang beredar. Rekaman memperlihatkan sejumlah warga berkumpul untuk menghalangi kedatangan petugas yang akan melaksanakan eksekusi lahan.
Ketika rombongan petugas tiba di lokasi, warga langsung melakukan pelemparan batu. Petugas kemudian berupaya menghindari serangan dengan memilih mundur dari area tersebut. Namun, situasi justru semakin memanas hingga massa membakar satu mobil dinas dan tiga sepeda motor yang tertinggal di lokasi kejadian.
Tiga petugas yang menjadi korban mengalami luka di bagian kepala dan tubuh. Mereka terdiri dari dua personel Polres Karo serta satu anggota TNI dari Kodim 0205/Tanah Karo.
Seluruh korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Efarina untuk memperoleh penanganan medis. Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait insiden bentrokan tersebut.
Sengketa lahan usaha tani di kawasan Siosar ini berawal dari program penyediaan tempat tinggal dan lahan pertanian bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung. Warga yang menjadi sasaran program relokasi berasal dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar di Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding di Kecamatan Tiganderket.
Sebelumnya, pada 7 Juli 2015, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan relokasi terhadap masyarakat di wilayah tersebut karena ancaman erupsi Gunung Sinabung.
Setelah menjalani kehidupan di tempat pengungsian selama beberapa tahun, pemerintah mulai memberikan bantuan berupa biaya sewa rumah dan lahan hingga 2019. Selanjutnya, pada 2023, warga mendapatkan hunian tetap (huntap) sekaligus lahan usaha tani di kawasan Siosar.
Meski demikian, proses penyediaan lahan pertanian tersebut sempat terkendala gugatan dari masyarakat setempat. Persoalan itu membuat realisasi lahan harus melewati proses hukum yang cukup panjang.
Setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani akhirnya dapat dilanjutkan. Pekerjaan pembukaan dan penggarapan lahan tersebut mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.(da*)
