 |
| Walikota Payakumbuh Zulmaeta usai penandatanganan persetujuan |
Payakumbuh, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Payakumbuh mulai menyusun langkah efisiensi dalam menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun 2027. Kebijakan ini dilakukan menyusul berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemko Payakumbuh akan melakukan penyesuaian belanja dengan memprioritaskan program yang dinilai mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sejumlah kegiatan yang belum menjadi prioritas terpaksa ditunda demi menjaga keberlangsungan sektor ekonomi dan kesejahteraan warga.
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, setelah penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Zulmaeta mengakui bahwa penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satu faktor utamanya adalah berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Menurutnya, situasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bersama DPRD lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD. Setiap usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD) perlu dikaji secara cermat agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Zulmaeta menegaskan, efisiensi anggaran bukan semata-mata mengurangi belanja pemerintah. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan strategi untuk memastikan dana publik digunakan secara tepat sasaran dan mendukung kebutuhan yang paling mendesak.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemko Payakumbuh tetap mempertahankan sejumlah agenda pembangunan strategis. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh dengan dukungan anggaran sebesar Rp34 miliar pada 2027.
Ia menilai pembenahan Pasar Ibuh memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar, proyek tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih nyaman, meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyesuaikan jadwal pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Rencana pembangunan dan pengembangan rumah sakit tersebut diputuskan untuk ditunda pelaksanaannya pada 2027.
Namun, Zulmaeta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti pemerintah mengabaikan peningkatan pelayanan kesehatan. Masa penundaan akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan persiapan pembangunan, mulai dari perencanaan teknis, kelengkapan dokumen, tahapan pekerjaan hingga pengaturan skema pendanaan.
"Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Zulmaeta juga menyampaikan penghargaan kepada DPRD Kota Payakumbuh atas kerja sama, dukungan, serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Selanjutnya, rancangan tersebut akan menjalani tahapan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota turut meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh perangkat daerah agar mempersiapkan pelaksanaan program lebih awal. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan kegiatan sekaligus memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai target.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah mampu menjalankan pembangunan dengan mengedepankan ketepatan penggunaan anggaran, perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang efektif.
"Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata," tutup Zulmaeta.(da*)
