Padang Aro, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik dan program pemerintah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Upaya tersebut dilakukan seiring dengan capaian pertumbuhan ekonomi Solok Selatan yang menempati posisi tertinggi di Sumatera Barat berdasarkan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyampaikan arahan tersebut ketika memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (26/10/2026).
Yulian mengatakan, posisi teratas dalam pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran positif terhadap perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, capaian tersebut harus didukung dengan pelaksanaan program pembangunan yang maksimal agar dampaknya dapat dirasakan secara luas.
“Dalam rapat bersama Kemendagri, pertumbuhan ekonomi Solok Selatan tercatat berada di posisi pertama di Sumatera Barat. Ini menunjukkan aktivitas perekonomian daerah berjalan cukup baik,” ungkapnya.
Ia menegaskan, setiap OPD harus memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai jadwal. Selain itu, satuan tugas (Satgas) yang dibentuk oleh pemerintah daerah diminta menuntaskan tanggung jawab masing-masing sebelum tahun anggaran berakhir.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Yulian menyebut evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah selesai dilakukan. OPD yang bertanggung jawab diminta segera merampungkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan pada pekan ini agar penggunaan anggaran dapat segera berjalan sesuai kebutuhan.
Untuk perencanaan APBD 2027, Pemkab Solok Selatan juga menyiapkan kebijakan penganggaran yang lebih terukur dan realistis. Penyesuaian besaran anggaran akan dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi pada tahun sebelumnya, sehingga program yang disusun tetap mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yulian turut menyoroti persoalan penataan ruang dan infrastruktur, khususnya bangunan yang berada di kawasan bantaran sungai serta di sepanjang jalan nasional yang tidak memenuhi ketentuan.
Ia meminta penanganan terhadap bangunan tersebut dilakukan berdasarkan regulasi dan kewenangan yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko bencana, termasuk ancaman banjir bandang.
Di bidang pengelolaan aset, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) diminta mempercepat proses lelang aset milik pemerintah yang selama dua tahun terakhir belum terselesaikan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengamanan lahan strategis agar tidak dimanfaatkan secara tidak semestinya oleh pihak lain.
Sementara itu, persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Solok Selatan mulai dimatangkan. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di Jujuhan pada 4–7 November mendatang tersebut diharapkan dapat dipersiapkan secara optimal.
Yulian meminta panitia penyelenggara bersama pemerintah kecamatan berkoordinasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelaksanaan MTQ agar kegiatan berjalan lancar. (Alwis)


