 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, melantik 33 pejabat |
Padang, Rakyatterkini.com – Sebanyak 33 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/10/2026). Dari jumlah tersebut, 17 pejabat dipercaya mengisi posisi administrator atau eselon III, sementara 16 lainnya menempati jabatan pengawas atau eselon IV.
Para pejabat tersebut akan bertugas di 12 organisasi perangkat daerah (OPD), meliputi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Selain itu, penempatan juga dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, serta RSUD M. Natsir.
Dalam sambutannya, Arry Yuswandi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar terus berupaya membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan aparatur berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kelayakan. Langkah tersebut dilakukan melalui kebijakan penilaian inovasi bagi pejabat fungsional serta pemanfaatan sistem manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan struktural.
Menurut Arry, jabatan struktural dan fungsional mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Jabatan struktural berkaitan dengan pengelolaan organisasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, jabatan fungsional lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus.
Oleh sebab itu, kedua jenis jabatan tersebut tidak seharusnya dibandingkan atau dipertentangkan. Keduanya mempunyai kontribusi penting dalam mendukung pencapaian target dan kinerja organisasi pemerintahan.
Untuk menjamin pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) berjalan sesuai kemampuan, Pemprov Sumbar juga mulai memberlakukan aturan internal bagi pejabat fungsional yang akan naik ke jenjang Ahli Muda maupun Ahli Madya. Mereka diwajibkan menghasilkan inovasi yang relevan dengan bidang pekerjaan masing-masing.
Hasil inovasi tersebut nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Kepegawaian yang dipimpin langsung oleh Sekda Sumbar.
Arry mengatakan, kebijakan ini diterapkan untuk memastikan setiap ASN yang memperoleh kenaikan jabatan benar-benar mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan tanggung jawab pada jenjang yang lebih tinggi.
“Ini merupakan kebijakan internal di lingkungan Pemprov Sumbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa ASN yang naik jabatan benar-benar layak dan memiliki kapasitas untuk menempati posisi yang akan diisi,” jelasnya.
Ke depan, Pemprov Sumbar juga akan mengoptimalkan sistem manajemen talenta dalam proses promosi dan pengisian jabatan struktural. Melalui sistem tersebut, penempatan pejabat diharapkan berlangsung secara transparan dan objektif dengan mempertimbangkan kompetensi serta kelayakan setiap calon.
Arry menegaskan, keputusan dalam menentukan pejabat tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan pribadi maupun faktor suka dan tidak suka. Penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
“Tujuannya agar dalam pengisian jabatan bukan didasari rasa suka atau tidak suka terhadap para calon, tetapi betul-betul berdasarkan aspek kompetensi dan kepatutan,” ungkapnya.
Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Arry berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Mereka diminta memahami secara menyeluruh tugas, tanggung jawab, serta batas kewenangan yang melekat pada jabatan yang dipercayakan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan. Setiap unsur dalam organisasi harus menjalankan perannya sesuai mekanisme yang berlaku. Bawahan dapat menyampaikan masukan dan pertimbangan, sedangkan pimpinan memiliki tanggung jawab dalam menentukan kebijakan demi tercapainya tujuan organisasi.
“Semua ada mekanismenya. Itulah yang dikatakan etika birokrasi dan itu perlu kita jaga bersama,” tuturnya.
Pelantikan tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar. Di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus, Kepala Badan Pendapatan Daerah Al Amin, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukarli, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumadi, Kepala Dinas Pangan Iqbal Rama Dipayana, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Kuartini Deti Putri.(da*)
