 |
| Kegiatan Pembekalan Mitra Pembangunan dalam Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027. |
Padang, Rakyatterkini.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai memperkuat persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pembekalan Mitra Pembangunan untuk Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan di 37 provinsi di Indonesia dengan melibatkan sekitar 3.500 peserta. Para peserta ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap kurang lebih 2.000 titik yang diusulkan sebagai calon lokasi pembangunan.
Di Sumatera Barat, kegiatan pembekalan berlangsung selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Oktober 2026, bertempat di Ballroom Pagaruyuang 2, Hotel Rocky, Kota Padang. Sebanyak 88 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari tim survei, koordinator, dan ketua tim yang berasal dari perguruan tinggi mitra Universitas Bung Hatta (UBH) serta unit pelaksana teknis KKP, yakni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman.
Pembekalan tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para mitra mengenai mekanisme, ketentuan, serta standar dalam mempersiapkan calon kawasan KNMP. Dengan demikian, seluruh tahapan mulai dari pendataan, survei, penilaian hingga pemeriksaan kesiapan lokasi dapat dilaksanakan menggunakan standar yang sama, sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Novry Wekmy, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian penting untuk menyamakan metode penilaian di seluruh daerah. Selain itu, pembekalan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan analisis para petugas sebelum melakukan survei langsung.
Menurutnya, keseragaman standar sangat diperlukan agar hasil penilaian dari berbagai wilayah memiliki kualitas yang sama.
"Melalui pembekalan ini, kami ingin memastikan seluruh mitra memiliki pemahaman yang sama mengenai standar penilaian dan tata cara pelaksanaan survei di lapangan. Kegiatan serupa dilaksanakan di seluruh Indonesia agar kualitas hasil penilaian tetap terjaga. Di samping itu, kemampuan teknis dan analisis para penyurvei juga terus ditingkatkan," kata Novry saat ditemui di Hotel Rocky Padang, Kamis (29/10/2026).
KNMP 2027 Disesuaikan dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat
Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan kawasan perairan darat. Pengembangannya mengedepankan kawasan yang produktif, terpadu, terbuka bagi masyarakat, serta mampu bertahan dalam jangka panjang.
Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur perikanan. Penguatan organisasi ekonomi masyarakat, pengolahan hasil tangkapan, perluasan akses pasar, hingga peningkatan kapasitas warga juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan.
Novry menjelaskan, konsep KNMP untuk 2027 akan menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Perencanaan tidak lagi diseragamkan, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di lokasi yang diusulkan.
Sebagai contoh, wilayah yang memiliki aktivitas penangkapan ikan sekaligus budi daya dapat dikembangkan dengan konsep nelayan dan pembudi daya. Sementara kawasan yang memiliki potensi pengolahan hasil perikanan dapat diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung sektor tersebut.
Selain itu, KKP juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KNMP pada 2025 dan 2026. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesiapan lahan agar dapat dipastikan lebih awal sebelum pembangunan dilaksanakan.
"Konsep KNMP 2027 akan menyesuaikan kondisi setiap daerah. Tipologinya bisa berupa kawasan nelayan yang juga memiliki kegiatan budi daya atau pengolahan hasil perikanan. Kami turut mengevaluasi kekurangan dari pelaksanaan sebelumnya, termasuk persoalan kesiapan lahan yang kini mulai dipersiapkan sejak tahap awal. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf hidup nelayan agar semakin sejahtera dan mandiri," jelasnya.
Sementara itu, Tim Pelatih Satgas KNMP, Yesi Dewita Sari, menegaskan bahwa masih diperlukan pemahaman yang tepat mengenai tujuan program Kampung Nelayan Merah Putih di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, KNMP bukanlah program pembangunan perkampungan baru maupun pemindahan permukiman nelayan. Sebaliknya, program ini difokuskan untuk menambah dan melengkapi fasilitas penunjang aktivitas perikanan di kawasan yang selama ini telah dihuni dan menjadi tempat beraktivitas para nelayan.
Fasilitas yang dapat dikembangkan antara lain dermaga, tempat pendaratan ikan, stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan (SPBU Nelayan), serta pabrik es.
"Program ini tidak dimaksudkan untuk membentuk kampung baru atau memindahkan masyarakat dari tempat tinggalnya. Fokusnya adalah melengkapi sarana yang dibutuhkan nelayan agar aktivitas perikanan semakin produktif. Prioritas diberikan kepada wilayah dengan potensi sumber daya perikanan besar dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut, tetapi belum didukung fasilitas memadai. Harapan kami, program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Yesi.
Dalam proses penentuan calon kawasan, terdapat empat tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut mencakup identifikasi dan persiapan lokasi, survei serta penilaian lapangan, fasilitasi kesiapan kawasan, dan penyusunan rencana pengembangan.
Penilaian dilakukan berdasarkan 15 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu kebutuhan wilayah, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan lokasi, serta keberlanjutan dan peluang akses pasar.
Untuk mendukung ketepatan informasi, tim survei juga menggunakan instrumen kuesioner yang mencakup enam aspek penilaian utama.
Novry memaparkan, enam aspek tersebut meliputi keberadaan komunitas nelayan dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan, legalitas kelembagaan ekonomi, kejelasan status serta kondisi lahan, ketersediaan layanan dasar seperti air bersih dan listrik, kondisi sarana-prasarana perikanan beserta tingkat pemanfaatannya, serta dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan KNMP.
Keenam aspek itu menjadi acuan bagi petugas untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi setiap calon lokasi sebelum hasilnya diserahkan kepada tim pusat.
Mengenai kebutuhan lahan, Satgas KNMP belum menetapkan ketentuan luas minimum secara kaku pada tahap awal penilaian. Tim lebih dahulu mengidentifikasi potensi kelautan dan perikanan serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, luas lahan yang tersedia akan disesuaikan dengan fasilitas yang direncanakan untuk dibangun.
Sumbar Verifikasi 76 Calon Lokasi untuk 40 Pembangunan KNMP
Untuk Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 76 desa atau nagari yang tersebar di 10 kabupaten dan kota telah masuk dalam kategori memenuhi persyaratan awal atau eligible untuk menjalani survei lanjutan.
Dari 76 calon lokasi tersebut, Sumatera Barat memperoleh kuota pembangunan sebanyak 40 kawasan Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027. Proses verifikasi lapangan akan dilaksanakan oleh tenaga survei dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1) bidang perikanan.
Dalam pelaksanaannya, KKP bekerja sama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta serta SUPM Pariaman. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan wilayah, dengan Universitas Bung Hatta bertanggung jawab terhadap pemeriksaan 45 calon lokasi, sementara 31 lokasi lainnya menjadi tanggung jawab SUPM Pariaman.
Dekan FPIK Universitas Bung Hatta, Prof. Yusra, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan 45 alumni untuk menjadi petugas survei. Masing-masing tenaga tersebut akan ditempatkan pada satu titik nagari guna memastikan kesesuaian data awal dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sebanyak 45 lokasi yang menjadi tanggung jawab UBH tersebar di tujuh kabupaten dan kota, yakni Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Solok, Tanah Datar, serta Lima Puluh Kota.
Para petugas dijadwalkan melaksanakan verifikasi hingga 20 Desember 2026. Pemeriksaan mencakup kondisi dan ketersediaan lahan, jumlah nelayan tangkap, aktivitas pembudi daya ikan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
"Kami mendapatkan tugas melakukan verifikasi di 45 lokasi yang tersebar pada tujuh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Untuk itu, sebanyak 45 alumni Fakultas Perikanan kami siapkan sebagai tim penilai. Mereka akan bekerja sampai 20 Desember 2026 dengan fokus memeriksa kesiapan lahan, jumlah nelayan tangkap, pembudi daya, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait," tutur Prof. Yusra.
Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, data yang diperoleh dari lapangan akan disampaikan kepada Satgas KNMP KKP untuk dilakukan evaluasi dan kajian lanjutan.
Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan 40 lokasi yang diprioritaskan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2027 di Sumatera Barat.
Melalui proses seleksi yang terukur dan berbasis kondisi riil daerah, program ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur perikanan, mengoptimalkan potensi ekonomi pesisir, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat nelayan yang lebih produktif, sejahtera, dan mandiri.(da*)
