 |
| Kereta api melintasi jalur rel di atas lembah. |
Padang, Rakyatterkini.com – Pengaktifan kembali sejumlah jalur kereta api di Sumatera Barat (Sumbar) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran kembali layanan perkeretaapian ini dinilai dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat pengangkutan barang dan hasil produksi antardaerah.
Program reaktivasi jalur kereta api di Sumbar direncanakan berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama, jalur yang akan diaktifkan kembali membentang dari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, menuju Padang Panjang, Solok, hingga Sawahlunto.
Selanjutnya, tahap kedua akan menghubungkan Padang Panjang dengan Bukittinggi dan Payakumbuh, kemudian diteruskan hingga wilayah perbatasan Kabupaten Limapuluh Kota dengan Provinsi Riau.
Pencanangan program reaktivasi tersebut dilaksanakan pada Selasa (27/10/2026) di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, sejumlah kepala daerah, serta pihak terkait lainnya.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumbar diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi logistik, terutama untuk mengangkut komoditas pertanian dan pertambangan.
Menurut Dony, keberadaan kereta api dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih efektif untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses distribusi hasil produksi daerah.
“Jalur kereta api yang diaktifkan diharapkan bisa membawa dampak ke logistik juga, membawa hasil pertanian dan pertambangan dengan kereta api,” ujar Dony saat pencanangan reaktivasi di Stasiun Kayu Tanam.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya. Salah satu persoalan yang perlu diselesaikan adalah keberadaan bangunan masyarakat di sepanjang jalur rel yang akan diaktifkan kembali.
Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar proses penataan kawasan perkeretaapian dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan proyek.
Dony juga menjelaskan bahwa reaktivasi jalur kereta api merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pembangunan transportasi secara merata. Pengembangan layanan perkeretaapian tidak hanya difokuskan di Pulau Jawa, tetapi juga mencakup wilayah lain di Indonesia sesuai arahan Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong agar pengembangan jalur kereta api di Sumbar tidak berhenti sampai Sawahlunto. Ia mengusulkan agar jalur tersebut nantinya diperpanjang hingga Sijunjung.
Menurut Andre, konektivitas kereta api hingga Sijunjung akan mempermudah pengiriman barang menuju Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Dengan demikian, pengangkutan komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat memanfaatkan kereta api tanpa sepenuhnya bergantung pada truk yang melintasi jalan dengan kondisi medan ekstrem.
“Truk-truk membawa batu bara dan CPO naik di Sijunjung ke Teluk Bayur,” kata Andre.
Ia menilai, pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang berpotensi mengurangi beban jalan raya dan menekan kerusakan infrastruktur akibat kendaraan angkutan berat. Langkah tersebut juga diharapkan sejalan dengan penerapan ketentuan baru di bidang lalu lintas.
Andre berharap reaktivasi jalur kereta api, pembangunan jalan tol, serta peningkatan konektivitas antardaerah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar. Menurutnya, penguatan infrastruktur transportasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi daerah.
Reaktivasi Dilakukan Secara Bertahap
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menjelaskan, pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumbar akan dilaksanakan secara bertahap. Pekerjaan diawali pada lintas Kayu Tanam–Padang Panjang, kemudian dilanjutkan ke wilayah Solok dan Sawahlunto.
Untuk tahap awal, jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer direncanakan mulai direaktivasi pada 2027. Mengingat karakteristik wilayah yang memiliki tanjakan dan turunan, lintasan tersebut akan memanfaatkan rel bergerigi agar sesuai dengan kondisi geografis setempat.
Bobby menyebutkan, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keberadaan bangunan di sekitar jalur rel. Dari hasil pendataan PT KAI, terdapat sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu ruang bebas perkeretaapian.
Oleh sebab itu, PT KAI mengharapkan keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga area di sepanjang jalur kereta api.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan bahwa operasional kereta api membutuhkan ruang yang memadai di sisi kanan dan kiri rel demi menjamin keselamatan perjalanan. Penataan bangunan di sekitar lintasan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan sebelum jalur kembali beroperasi.
Selain persoalan pemanfaatan lahan, kondisi alam Sumbar yang didominasi perbukitan serta risiko bencana juga menjadi pertimbangan penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan reaktivasi.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat distribusi komoditas, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.(da*)
