 |
| Kapolda Sumbar Irjen Pol Jawari dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu langkah yang disepakati adalah melaksanakan pemantauan secara rutin di berbagai wilayah.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari dan Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin di kediaman Wakil Gubernur di Padang.
Sebagai langkah konkret, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar di setiap wilayah akan berkoordinasi dengan para kepala kepolisian resor (Kapolres) untuk mengawasi daerah yang berpotensi mengalami karhutla.
Kegiatan ini akan segera dilaksanakan dengan memperkuat kerja sama antarlembaga di tingkat daerah.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama kepolisian bertekad mencegah munculnya titik panas atau hotspot di Sumatera Barat.
Menurutnya, seluruh sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengantisipasi kebakaran yang dapat mengancam kesehatan masyarakat sekaligus merusak lingkungan.
“Jadi, kami telah sepakat dengan Pak Kapolda dan Pak Wakapolda, untuk Sumbar kita tidak mentoleransi karhutla. Sumbar harus nol titik api,” kata Vasko.
Ia menjelaskan, pengawasan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan jajaran kepolisian di setiap daerah. Dengan pemantauan tersebut, indikasi kebakaran diharapkan bisa diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat segera dilakukan secara efektif.
“Nanti UPTD Kehutanan kita akan turun secara berkala dengan Kapolres untuk melakukan pemantauan di seluruh wilayah,” ujarnya.
Di samping memperketat pengawasan terhadap potensi karhutla, Pemprov Sumbar juga akan melanjutkan pemantauan kualitas udara hingga situasi kembali membaik. Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengamati perkembangan kondisi udara untuk menjadi acuan dalam menentukan langkah antisipasi berikutnya.
Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi ini bertujuan memastikan pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas tetap optimal, terutama bagi warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat paparan asap.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari, dalam pertemuan pada Selasa (20/10/2026), menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menginstruksikan seluruh Kapolres agar aktif berkoordinasi dengan UPTD Kehutanan di wilayah masing-masing.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi, kepolisian, dan masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan serta pengawasan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan maksimal.
“Sumbar ini harus kita jaga betul. Pemprov dan Polda akan kita sinkronkan untuk memastikan upaya ini berjalan sesuai harapan. Selain itu, kita juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat,” ujar Jawari.
Jawari menambahkan, Polda Sumbar siap mendukung program pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui pengawasan rutin, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, Pemprov Sumbar bersama Polda Sumbar berharap risiko karhutla dapat ditekan.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah meluasnya kabut asap dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan warga serta kelestarian lingkungan.(da*)
