 |
| Foto bersana |
Batusangkar, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar resmi membentuk Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Forum ini dibentuk sebagai upaya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai target.
Pembentukan forum tersebut dilakukan dalam rangkaian Rapat Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan III Kabupaten/Kota se-Sumbar. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 26–27 Oktober 2026, bertempat di Gedung Indojolito, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.
Keberadaan forum ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antardaerah, khususnya dalam membahas berbagai persoalan pembangunan, menyatukan kebijakan, serta mencari solusi atas hambatan yang dapat menghambat penyelesaian program.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyambut positif terbentuknya forum tersebut. Ia menilai koordinasi yang berjalan efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan agar arah pembangunan di Sumbar dapat terlaksana secara terpadu.
Menurutnya, komunikasi yang intensif akan memudahkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan sejumlah wilayah.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, Insyaallah ke depan pembangunan di Sumatera Barat akan menjadi lebih selaras,” ujar Arry dalam keterangan resminya, Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan hasil kesepakatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar, Yozarwardi, dipercaya menjadi Ketua Forum. Sementara itu, posisi sekretaris diamanahkan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk menjaga kesinambungan koordinasi, forum tersebut direncanakan mengadakan pertemuan secara rutin setiap tiga bulan. Pertemuan ini akan difokuskan pada pemantauan target pembangunan yang pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah.
Arry menjelaskan, salah satu persoalan penting yang akan menjadi perhatian forum adalah optimalisasi realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun 2026. Dana tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan serta dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana.
Ia menegaskan, diperlukan keterlibatan dan koordinasi berbagai sektor agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan maksimal serta tepat sasaran.
“Tidak hanya fokus membahas pelaksanaan program. Melalui forum ini, kita juga sekaligus melakukan identifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target,” jelas Arry.
Dalam rapat evaluasi tersebut, sejumlah agenda menjadi pokok pembahasan. Di antaranya perkembangan pelaksanaan pembangunan Triwulan III, penyerapan Dana TKD Tambahan Tahun 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP), serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK).
Selain membahas kebijakan dan realisasi anggaran, setiap perwakilan kabupaten/kota turut menyampaikan laporan perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing. Pemaparan tersebut bertujuan memetakan persoalan yang dihadapi, mencari langkah percepatan penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan penyerapan anggaran menjelang penutupan tahun 2026.
Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bayu Setiawan Yuniarto, dan Sekretaris BPKAD Provinsi Sumbar, Etris, sebagai narasumber.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumbar, Ria Wijayanty, berharap keberadaan forum tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Ia menginginkan forum ini tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga mampu mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui evaluasi rutin dan tindak lanjut yang terukur.
Dengan koordinasi dan pengawasan yang berkesinambungan, pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat diharapkan dapat merealisasikan target pembangunan secara optimal. Selain itu, penggunaan anggaran juga diharapkan semakin efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(da*)
