 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran menjadi narasumber Seminar |
Padang, Rakyatterkini.com – Kondisi geografis Kota Padang yang berada di kawasan Cincin Api serta berdekatan dengan zona rawan gempa membuat daerah ini memiliki risiko bencana yang cukup tinggi.
Pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi modal bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan.
Strategi tersebut dipaparkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I yang digelar di Hotel Santika Padang, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum bagi 24 pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil I Apeksi untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Sumatera.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dipersiapkan sejak awal melalui sistem yang terencana dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Fadly mengingatkan kembali berbagai bencana yang pernah melanda Kota Padang, mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor hingga banjir bandang. Ia juga menyinggung dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
"Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah," ujar Fadly.
Setelah bencana terjadi, Pemko Padang melakukan berbagai langkah pemulihan dengan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya melalui bantuan pendanaan pemulihan pascabencana yang disebut mencapai Rp4 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mengalami kerusakan, termasuk sejumlah bendungan yang terdampak akibat banjir.
Selain pembangunan kembali infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan langkah relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak menuju lokasi yang lebih aman. Program penyediaan Hunian Tetap (Huntap) dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak.
"Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit," jelasnya.
Menurut Fadly, pengalaman menghadapi berbagai bencana juga mendorong Pemko Padang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, terutama BPBD. Namun, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
"Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan," katanya.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari peserta seminar. Forum itu juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan, perwakilan BNPB, serta BPBD Sumatera Barat.
Perspektif mengenai mitigasi berbasis budaya turut disampaikan Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar. Mantan Wali Kota Padang periode 2004–2014 tersebut berbagi pandangan mengenai sejarah dan ketangguhan masyarakat Minangkabau dalam menghadapi berbagai kondisi.
Seminar tersebut dihadiri jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan OPD, serta camat dan lurah di lingkungan Pemko Padang.
Pada akhir kegiatan, seluruh Kepala Pelaksana BPBD dari 24 kota yang tergabung dalam Komwil I Apeksi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan secara cepat apabila salah satu daerah di Sumatera mengalami bencana.
Melalui forum itu, Pemko Padang membagikan pengalaman penanganan bencana sekaligus mendorong penguatan konsep ketangguhan kota yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya.(da*)
