 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan secara permanen operasional lebih dari 2.000 dapur yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penutupan tersebut dilakukan karena dapur-dapur itu dinilai belum memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan, terutama yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), akan dikenai sanksi penutupan.
Ia menyebutkan, hingga saat ini lebih dari 2.000 dapur telah ditutup secara permanen akibat persoalan kebersihan dan sanitasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono di Jakarta, Kamis. Menurutnya, langkah pembenahan perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan seluruh dapur MBG menjalankan operasional sesuai ketentuan.
Ia menilai, selama ini masih terdapat ketidaksamaan standar di antara dapur yang beroperasi. Perbedaan tersebut mencakup kondisi bangunan, kualitas sumber daya manusia, proses pengadaan bahan pangan, hingga tata cara penyajian makanan kepada penerima manfaat.
Sebagai contoh, Sudaryono mengungkapkan temuan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam kasus tersebut, ikan yang tidak dapat disimpan di lemari pendingin dilaporkan dibiarkan pada suhu ruangan selama lebih dari 12 jam sebelum diolah menjadi makanan.
Selain masalah sanitasi, BGN juga menyoroti kepatuhan pengelola dapur dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran. Dari total 26.385 dapur MBG yang telah beroperasi, sekitar 6.100 dapur disebut belum melaporkan penggunaan dana harian.
Sebagai tindak lanjut, BGN berencana menahan penambahan dana operasional bagi dapur yang belum menyampaikan laporan. Aktivitas dapur terkait juga akan dihentikan sementara untuk menjalani pemeriksaan oleh inspektorat.
Sudaryono menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, BGN akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, meningkatkan standar keamanan pangan, serta memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.(da*)
