 |
| Jalan Tol Padang - Pekanbaru |
Bukittinggi, Rakyatterkini.com – Rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru pada ruas Bukittinggi–Sicincin dipastikan akan mempertimbangkan keutuhan wilayah nagari yang dilintasi. Sejumlah terowongan dan flyover disiapkan untuk mencegah jalur tol memisahkan kawasan permukiman maupun wilayah adat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan dialog mengenai pembangunan Tol Bukittinggi–Sicincin serta akses bypass yang berlangsung di Aula Darul Qur’an Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, Anggota DPR RI Andre Rosiade, sejumlah pemangku kepentingan, serta masyarakat dari Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu.
Andre Rosiade yang menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan, desain akses tol akan dilengkapi sejumlah terowongan dan flyover pada titik-titik tertentu. Rekayasa tersebut dilakukan agar keberadaan jalan tol tidak memutus hubungan antarwilayah nagari yang berada di sepanjang trase pembangunan.
Selain itu, pemerintah merencanakan pintu keluar tol berada di sekitar kawasan Pasar Amor. Dari lokasi tersebut akan dibangun akses berupa jalan bypass menuju Simpang Taluak yang nantinya terkoneksi dengan jaringan tol. Panjang akses tersebut diperkirakan mencapai 6,5 kilometer.
Andre menjelaskan, keberadaan jalan tol juga diharapkan dapat menjadi pilihan jalur alternatif bagi masyarakat Sumatera Barat. Kondisi geografis Sumbar yang memiliki risiko bencana cukup tinggi membuat sejumlah ruas jalan utama berpotensi terganggu apabila terjadi bencana.
Dengan tersedianya jalur alternatif, konektivitas antardaerah diharapkan tetap berjalan ketika jalur utama mengalami kerusakan atau tidak dapat dilalui.
Selain menunjang mobilitas, pembangunan tol dan akses pendukungnya dinilai dapat membantu masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian dari Kabupaten Agam menuju berbagai wilayah.
Andre berharap pembangunan tersebut mampu memperluas akses transportasi, memperkuat konektivitas antardaerah, serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia juga meminta dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, keterlibatan dan dukungan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan semakin baiknya jaringan transportasi, konektivitas Padang–Bukittinggi hingga Riau diharapkan menjadi lebih lancar dan dapat mendukung kegiatan ekonomi serta distribusi barang.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Andre Rosiade dan rombongan yang datang langsung menemui masyarakat untuk menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur tersebut.
Menurut Muhammad Iqbal, kegiatan sosialisasi dan dialog penting dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi secara terbuka mengenai rencana pembangunan, mulai dari manfaat, tahapan pekerjaan hingga persoalan pembebasan lahan.
“Pemerintah Kabupaten Agam sangat mengapresiasi perhatian dan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Mudah-mudahan melalui komunikasi dan dialog seperti ini, masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh,” ujar Muhammad Iqbal.
Ia berharap keberadaan jalan tol dan akses bypass nantinya mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu.
Akses transportasi yang semakin baik dinilai dapat mempermudah pergerakan masyarakat sekaligus mempercepat pengiriman komoditas dan hasil pertanian Agam ke daerah lain.
Dalam kesempatan itu, Andre Rosiade juga menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pascabencana.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk pembangunan pascabencana di Sumatera Barat.
Menurut Andre, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dapat membuat proses pembangunan membutuhkan waktu lebih panjang. Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Sumbar.
Ia menjelaskan, pembangunan fisik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dibiayai melalui anggaran pusat. Sementara itu, persoalan pembebasan lahan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog bersama warga. Berbagai pertanyaan, masukan, dan aspirasi disampaikan masyarakat, terutama mengenai rencana pembangunan jalan tol dan bypass, proses pembebasan lahan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Sungai Pua dan Banuhampu.(da*)
