 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pariaman, Arismunandar |
Pariaman, Rakyatterkini.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pariaman meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman lebih serius menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sorotan tersebut terutama ditujukan pada kesiapan infrastruktur evakuasi di kawasan pesisir. PKS menilai akses yang tersedia di sejumlah wilayah pantai masih belum cukup mendukung proses penyelamatan warga apabila terjadi bencana besar.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pariaman, Arismunandar, mengatakan masyarakat yang tinggal di Kota Pariaman menghadapi berbagai potensi bencana, seperti abrasi, banjir, gempa bumi hingga tsunami.
Menurutnya, lebih dari separuh penduduk Pariaman tinggal di kawasan yang memiliki potensi terdampak bencana. Karena itu, mitigasi seharusnya ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan kota.
“Lebih dari setengah warga Kota Pariaman berada di wilayah yang memiliki risiko bencana. Karena itu, mitigasi semestinya menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” ujar Arismunandar, Minggu (6/9/2026).
Ia menilai kondisi jalan di kawasan pesisir menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi. Sejumlah akses dinilai masih terlalu sempit dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sebagai jalur evakuasi.
Arismunandar menjelaskan, kawasan pantai menjadi salah satu lokasi yang paling cepat terdampak ketika terjadi bencana tsunami. Ketersediaan jalan yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat dapat bergerak menuju lokasi aman dengan cepat.
“Kalau terjadi bencana di laut, masyarakat pesisir menjadi kelompok yang paling membutuhkan akses evakuasi. Jalan yang sempit tentu dapat menghambat warga menyelamatkan diri,” katanya.
Ia menyebut jumlah penduduk Kota Pariaman kini telah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masyarakat tinggal di kawasan yang memiliki potensi terpapar gempa maupun tsunami.
Kekhawatiran serupa disampaikan Eki Rafki, warga Kota Pariaman. Ia berharap pemerintah daerah menjadikan persoalan kesiapsiagaan bencana sebagai agenda yang lebih serius.
Menurut Eki, ancaman bencana tidak hanya menimbulkan risiko secara fisik, tetapi juga telah memengaruhi kondisi psikologis masyarakat karena adanya rasa khawatir terhadap kemungkinan tsunami.
“Sekarang masyarakat sudah merasakan dampak psikologis berupa rasa takut dan cemas terhadap ancaman bencana,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemko Pariaman memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan anggaran untuk kegiatan mitigasi bencana dapat ditingkatkan.
Berada di Kawasan Berisiko Megathrust Mentawai
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman mencatat jumlah penduduk daerah tersebut telah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa yang tersebar pada empat kecamatan.
Tiga kecamatan, yakni Pariaman Tengah, Pariaman Selatan dan Pariaman Utara, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Kondisi tersebut membuat puluhan ribu warga berada di kawasan yang berhadapan dengan potensi ancaman bencana pesisir.
Sementara itu, berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD, posisi geografis Kota Pariaman membuat daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Letaknya yang berhadapan dengan Zona Megathrust Mentawai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi gempa bumi dan tsunami.
Selain ancaman gempa dan tsunami, masyarakat juga menghadapi bencana yang lebih sering terjadi, seperti abrasi pantai serta banjir di wilayah pesisir.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman, Feri Ferdian, mengatakan pemerintah daerah tetap menjadikan keselamatan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam menjalankan pembangunan.
Feri menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Sosialisasi mengenai kebencanaan secara rutin diberikan kepada pelajar di sekolah maupun kelompok masyarakat.
Selain edukasi, pemerintah juga telah memasang rambu atau papan informasi jalur evakuasi pada sebagian besar akses evakuasi yang tersedia.
“Pemko Pariaman terus berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko bencana. Pembangunan infrastruktur, termasuk akses jalan di kawasan pesisir, dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan APBD serta melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kata Feri saat diwawancarai Infosumbar, Minggu (6/9/2026).
Ia menambahkan, sejumlah langkah lain juga telah dilakukan, antara lain pemasangan Early Warning System (EWS) di beberapa lokasi, penataan shelter, penanganan abrasi serta penerapan mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat.
Menurut Feri, upaya pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kondisi satu jenis infrastruktur. Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pengaturan tata ruang, ketersediaan sarana evakuasi hingga sistem penanganan keadaan darurat.
Pemko Pariaman menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana sekaligus mengurangi risiko korban apabila bencana terjadi.(da*)
