Jakarta, Rakyatterkini.com – Pengelolaan Kereta Cepat Whoosh memasuki fase baru. Perubahan tidak hanya menyangkut pihak yang akan mengendalikan operator kereta cepat tersebut, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab atas utang proyek serta rencana besar memperluas jaringan hingga Surabaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pada Selasa (8/9), kendali atas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Whoosh akan dialihkan kepada Indonesia Investment Authority (INA) atau PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Proses pengalihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026.
Perubahan pengendali KCIC tersebut memiliki dampak finansial yang cukup besar. Pihak yang nantinya menjadi pengendali akan ikut memikul tanggung jawab terhadap kewajiban utang yang muncul dari proyek Whoosh.
Meski demikian, Purbaya belum mengungkapkan apakah konsorsium yang selama ini mengendalikan KCIC, dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium, akan mendapatkan kompensasi atas perubahan kepemilikan atau pengendalian tersebut.
Pemerintah di sisi lain memperoleh kelonggaran dalam pembayaran utang setelah adanya restrukturisasi pembiayaan. Purbaya mengatakan China telah menyetujui perpanjangan masa pinjaman menjadi 80 tahun.
Perpanjangan tenor ini diharapkan dapat menekan beban pembayaran dalam jangka pendek, meskipun kewajiban pembiayaan proyek tetap berlangsung dalam jangka panjang.
Setelah pengalihan kendali tersebut, pemerintah juga menghadapi agenda yang jauh lebih besar, yakni rencana memperpanjang jalur kereta cepat sekitar 700 kilometer hingga Surabaya.
Sampai saat ini, skema pembiayaan untuk pembangunan jalur tambahan tersebut belum dijelaskan secara rinci. Persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama karena ekspansi jaringan membutuhkan investasi besar sekaligus harus mempertimbangkan kemampuan proyek dalam memberikan manfaat ekonomi.
Dengan perkembangan tersebut, Whoosh tidak lagi semata-mata dipandang sebagai proyek transportasi. Proyek ini juga menjadi bagian dari tantangan pemerintah dalam mengelola utang, aset strategis, dan investasi infrastruktur berskala besar agar pembangunan konektivitas nasional tetap memberikan manfaat tanpa menciptakan tekanan fiskal yang berkepanjangan. (da*)


