Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di sekolah.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemko Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus bagi 90 Guru Bimbingan Konseling (BK) yang berasal dari 45 SMP Negeri se-Kota Padang.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (8/9/2026). Bimtek ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan guru dalam mengenali, mencegah, serta menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
Berdasarkan catatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Padang, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan kecenderungan meningkat. Sepanjang 2025 tercatat 61 kasus, sedangkan hingga pertengahan 2026 jumlahnya sudah mencapai 62 kasus.
Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, mengatakan posisi Guru BK sangat penting dalam upaya perlindungan anak. Menurutnya, ancaman terhadap anak kerap datang dari lingkungan terdekat sehingga sekolah perlu memiliki sistem pengawasan dan penanganan yang kuat.
Untuk memperkuat langkah tersebut, DP3AP2KB juga sedang mempersiapkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang berkaitan dengan program Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Siaga Kependudukan.
Boby menyebut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius. Tidak semua korban berani melapor, sementara pelaku dalam banyak kasus justru berasal dari lingkaran terdekat korban.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menciptakan sekolah sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak. Masyarakat maupun sekolah juga diminta tidak ragu memanfaatkan layanan pengaduan gratis yang tersedia di UPTD PPA Kota Padang ketika menemukan atau mengetahui adanya kasus kekerasan.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza, menambahkan, pelaksanaan Bimtek dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan akan penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
Ia berharap Guru BK dapat menjalankan peran secara lebih aktif dan profesional. Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap anak tidak mungkin ditangani hanya oleh satu pihak, tetapi membutuhkan kerja sama antara sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, serta masyarakat.
Dorong Pendekatan Terbuka dan Humanis
Tim Evaluasi Program Unggulan Pemko Padang, Marta Suhendra, mengatakan pemetaan persoalan di sekolah perlu dilakukan dengan pendekatan dari bawah atau bottom-up.
Melalui sesi berbagi pengalaman, pihaknya berharap guru dapat menyampaikan berbagai persoalan yang benar-benar terjadi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, masalah dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Marta menegaskan, keterbukaan dalam mengungkap kasus justru menjadi bagian penting dari upaya penyelesaian. Setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara terukur sesuai kondisi dan kebutuhan korban.
Dukungan juga datang dari jajaran kepolisian. Kepala Tim 2 Klewang Polresta Padang, Aiptu Dafit Rico Dermawan, meminta Guru BK mengubah pola pendekatan terhadap siswa.
Guru BK, menurutnya, tidak seharusnya hanya menunggu laporan dari siswa. Mereka perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku maupun kondisi fisik anak yang dapat menjadi tanda adanya persoalan.
Ia mendorong Guru BK membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa sehingga dapat berperan sebagai sahabat sekaligus tempat yang aman bagi anak untuk bercerita.
Dafit juga mengingatkan agar setiap laporan siswa ditanggapi dengan serius. Apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pihak sekolah diminta segera berkoordinasi dengan kepolisian terdekat.
Bimtek tersebut turut menghadirkan narasumber Teknik Pendampingan Guru BK, Zadrian Ardi, serta Ketua MGMP SMP Kota Padang, Edi Syafriatman.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemko Padang dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Melalui kerja sama lintas sektor, lingkungan sekolah diharapkan semakin aman, inklusif, dan mampu menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.(da*)


