 |
| Tim Klewang Polresta Padang menjadi narasumber |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat upaya perlindungan terhadap anak di tengah meningkatnya kasus kekerasan yang dinilai masih banyak terjadi namun belum seluruhnya terungkap.
Sebagai langkah pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP Negeri se-Kota Padang.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (8/9/2026). Sebanyak 90 guru BK dari 45 SMP Negeri mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam menangani sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di sekolah.
Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, mengatakan persoalan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Padang, sepanjang 2025 tercatat 61 kasus yang ditangani.
Sementara itu, hingga pertengahan 2026, jumlah kasus yang masuk sudah mencapai 62 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pencegahan dan penanganan yang lebih kuat, terutama di lingkungan pendidikan.
Boby menyampaikan, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan kekerasan terhadap anak dapat berbentuk fisik, psikis maupun verbal. Namun, tidak semua korban berani melaporkan kejadian yang dialaminya.
Menurutnya, pelaku juga kerap berasal dari lingkungan terdekat korban. Karena itu, sekolah harus mampu menjadi ruang yang aman sekaligus memberikan perlindungan kepada setiap peserta didik.
Untuk memperkuat sistem perlindungan tersebut, DP3AP2KB Kota Padang juga sedang menyelesaikan nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan. Kerja sama itu diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Siaga Kependudukan.
Pemko Padang turut mengajak masyarakat maupun pihak sekolah memanfaatkan layanan pengaduan gratis yang tersedia melalui UPTD PPA Kota Padang apabila menemukan atau mengalami kasus kekerasan terhadap anak.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza, menegaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, guru BK memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan siswa dan dapat mendeteksi persoalan sejak dini.
Ia menilai kegiatan bimtek tersebut menjadi salah satu langkah nyata untuk mempercepat pencegahan dan memutus rantai kekerasan terhadap anak.
Sementara itu, Tim Evaluasi Program Unggulan Pemko Padang, Marta Suhendra, menekankan pentingnya menggali persoalan dari tingkat sekolah. Pendekatan dari bawah dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi yang dihadapi siswa.
Ia berharap sesi berbagi pengalaman dalam kegiatan tersebut mampu membuka berbagai persoalan yang selama ini mungkin belum terungkap. Dengan demikian, setiap masalah dapat ditangani lebih awal dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Dukungan terhadap upaya tersebut juga diberikan kepolisian. Kepala Tim 2 Klewang Polresta Padang, Aiptu Defit Rico Dermawan, yang menjadi salah satu narasumber, mengajak guru BK mengubah pendekatan terhadap siswa menjadi lebih terbuka dan humanis.
Guru BK, katanya, diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif mengamati perubahan perilaku maupun kondisi fisik siswa yang berpotensi menjadi tanda adanya persoalan.
Defit juga mendorong guru BK membangun kedekatan dengan siswa sehingga mereka merasa nyaman untuk bercerita. Setiap laporan, sekecil apa pun, perlu mendapat perhatian dan apabila diperlukan segera dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.
Bimtek tersebut turut menghadirkan pakar teknik pendampingan Zadrian Ardi serta Ketua MGMP BK SMP Kota Padang, Edi Syafriatman.
Melalui kegiatan dan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemko Padang berharap sekolah mampu menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak. Penguatan kapasitas guru BK diharapkan semakin mempercepat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.(da*)
