Payakumbuh, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Payakumbuh tengah merancang penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai salah satu cara mempercepat peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Penerapan skema tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif di tengah keterbatasan biaya pelatihan serta banyaknya pejabat yang masih menunggu kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, kemampuan seorang ASN tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan jumlah sertifikat pelatihan yang dimiliki. Pengalaman kerja, catatan kinerja, dan kemampuan mengimplementasikan pengetahuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik juga perlu menjadi pertimbangan.
Hal itu disampaikan Zulmaeta ketika membuka Sosialisasi Relaksasi RPL di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026).
Sementara itu, Kepala BKPSDM Payakumbuh Dafrul Pasi mengungkapkan masih terdapat ratusan pejabat yang membutuhkan pengembangan kompetensi. Rinciannya terdiri dari 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), 70 pejabat administrator, serta 263 pejabat pengawas.
Menurut Dafrul, apabila pengembangan kompetensi administrator dilakukan dengan metode pelatihan konvensional, penyelesaian antrean 70 administrator diperkirakan memerlukan waktu sekitar 10 tahun.
Berbeda dengan pola tersebut, penerapan RPL memungkinkan anggaran yang sama pada 2027 digunakan untuk menjangkau hingga 52 pejabat administrator.
RPL pada dasarnya memberikan ruang untuk mengakui pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti mentoring, coaching, maupun pelaksanaan proyek di lapangan.
Payakumbuh menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang berinisiatif menerapkan skema RPL tersebut pada 2026. Pemerintah kota menargetkan pelaksanaan RPL bagi pejabat administrator dapat berjalan secara optimal mulai 2027, dengan memanfaatkan masa relaksasi kebijakan yang berlangsung hingga 2028.(da*)


