Padang, Rakyatterkini.com – Sembilan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten dan kota di Sumatera Barat mendatangi Gedung DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 87, Padang, Jumat (18/9/2026).
Kedatangan para pengurus KONI tersebut untuk mengikuti audiensi dengan Komisi V DPRD Sumbar. Pertemuan itu membahas aspirasi terkait rencana penyesuaian jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar 2026.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan Forum Komunikasi KONI Kabupaten/Kota se-Sumbar yang disampaikan pada 12 September 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumbar H. Lazuardi Erman dari Partai Golkar. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi V H. Nurfirman Wansyah dari PKS serta sejumlah anggota, yakni Hj. Zaksai Kasni, Sri Kumala Dewi, dan Donizar.
Dalam pertemuan itu, para perwakilan KONI kabupaten dan kota menyampaikan kekhawatiran terhadap jadwal Porprov XVI yang sebelumnya ditetapkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026.
Menurut mereka, pelaksanaan pada jadwal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan karena sejumlah daerah masih menghadapi kendala terkait ketersediaan anggaran, administrasi, kesiapan kontingen, hingga mekanisme pertanggungjawaban dana.
Sebagian besar pemerintah daerah diketahui masih mengandalkan pembiayaan kontingen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Namun, proses pencairan anggaran tersebut belum tuntas karena evaluasi gubernur masih berlangsung dan pembahasan APBD Perubahan di DPRD juga belum selesai.
Kondisi itu membuat KONI kabupaten dan kota berada dalam posisi sulit. Jika Porprov tetap digelar sesuai jadwal awal, daerah berpotensi tidak dapat mengirimkan kontingen. Sebaliknya, upaya mencari dana talangan dikhawatirkan menimbulkan persoalan dalam aspek hukum maupun pertanggungjawaban anggaran.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Forum Komunikasi KONI Kabupaten/Kota se-Sumbar mengusulkan agar pelaksanaan Porprov XVI ditunda.
Mereka mengusulkan penyelenggaraan ajang olahraga tersebut digeser menjadi 10 hingga 22 November 2026. Penyesuaian jadwal diharapkan memberikan waktu yang lebih memadai bagi seluruh kabupaten dan kota untuk mempersiapkan kontingen serta memastikan dukungan anggaran tersedia sesuai ketentuan.(da*)
