 |
| Sosialisai Pendidikan bagi Masyarakat |
Padang, Rakyatterkini.com – Perubahan sistem pemilu di Indonesia setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami perkembangan demokrasi elektoral Indonesia, termasuk wacana pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu daerah sebagai dampak dari putusan MK tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Padang, Dhanny Syahputra, menyampaikan materi bertajuk “Demokrasi Indonesia ke Depan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Tantangan dan Arah Baru Demokrasi Elektoral Indonesia”.
Menurut Dhanny, pemisahan pemilu menjadi bagian dari perubahan desain demokrasi elektoral di Indonesia. Karena itu, masyarakat dinilai perlu mengetahui perubahan yang akan terjadi, termasuk berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya.
“Pemisahan pemilu ini merupakan bagian dari perubahan desain demokrasi elektoral Indonesia. Masyarakat perlu memahami perubahan tersebut, termasuk tantangan dan arah baru yang akan muncul. Namun, prinsip kedaulatan rakyat dan pemilihan secara langsung tetap menjadi fondasi demokrasi Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemilu Serentak 2024 menggabungkan lima jenis pemilihan dalam satu pelaksanaan. Kelimanya meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.
Menurutnya, pelaksanaan secara bersamaan tersebut membuat beban teknis dan administratif penyelenggara menjadi cukup besar.
“Pemisahan pemilu diharapkan memberikan ruang persiapan yang lebih matang bagi penyelenggara sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Dhanny juga mengingatkan pentingnya masyarakat mengikuti perkembangan politik secara kritis. Pendidikan politik, katanya, bukan hanya diperlukan ketika pemilu berlangsung, tetapi juga berperan dalam membangun pemahaman warga mengenai hak, kewajiban, serta posisi mereka dalam sistem demokrasi.
Sekolah Kader Perubahan
Setelah sesi mengenai perubahan desain pemilu, kegiatan dilanjutkan dengan materi pendidikan dan pengkaderan melalui program bertema Sekolah Kader Perubahan. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sejumlah materi diberikan kepada peserta, di antaranya “Mengapa Harus Berpolitik” dan “Mengapa Harus Berpolitik Melalui PKB”, “Gus Muhaimin; Role Model Kader PKB”, serta “Profiling Anggota Legislatif PKB”. Peserta juga mendapatkan materi mengenai “Menjadi Relawan Aleg PKB yang Efektif”.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan orientasi kelas dan penyusunan kontrak belajar. Setelah seluruh materi selesai diberikan, peserta mengikuti rencana tindak lanjut (RTL), mengerjakan penugasan, serta mengisi lembar post-test.
Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembaiatan peserta, penutupan kegiatan, dan pembagian sertifikat.
Ketua DPC PKB Kota Padang, Yusri Latif, mengatakan kegiatan pendidikan politik yang digelar Kesbangpol Kota Padang turut memberikan tambahan wawasan bagi para kader partainya, baik di tingkat ranting maupun kecamatan.
“Pendidikan politik dapat menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas kader agar mereka memahami dinamika politik sekaligus memiliki wawasan kebangsaan yang memadai,” katanya.
Yusri menjelaskan, PKB memiliki tiga jenjang pengkaderan, mulai dari tingkat pertama, tingkat menengah, hingga jenjang tertinggi melalui Sekolah Kader Penggerak Bangsa.
Ia berharap peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pengkaderan berikutnya yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
“Semoga peserta kali ini dapat mengikuti tingkatan pengkaderan yang diadakan setiap tahun, sehingga proses pembinaan kader berjalan berkelanjutan dan pemahaman politik mereka semakin kuat,” ujarnya.(da*)
