 |
| DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com — DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum delapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar, Selasa (8/9/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, bersama Wakil Ketua Kamrita dan Sekretaris Dewan Alfian Fikri. Turut hadir Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, pimpinan BUMD, serta sejumlah undangan lainnya.
Anton Yondra menjelaskan, pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 disampaikan secara bergiliran oleh delapan fraksi. Fraksi tersebut terdiri atas NasDem, PPP, Ummat Golkar, PKS, Gerindra, PKB, PAN, serta Perjuangan Nurani Demokrat.
Fraksi NasDem menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangannya melalui Junaidi. Menurutnya, perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka maupun struktur anggaran.
Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk meninjau kembali prioritas pembangunan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
Fraksi NasDem juga mendorong agar penyusunan perubahan APBD mempertimbangkan perkembangan ekonomi daerah dan kebutuhan dasar masyarakat. Program yang memiliki manfaat luas dinilai perlu mendapatkan penguatan, sedangkan kegiatan yang kurang efektif harus dievaluasi.
Dukungan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 turut disampaikan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicaranya, Asrul Jusan. Meski mendukung perubahan anggaran, fraksi tersebut mengingatkan pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Asrul menegaskan, setiap anggaran yang dialokasikan harus digunakan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Ummat Golkar melalui Donal Martin menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah diminta memberikan dukungan yang lebih konkret kepada pelaku UMKM untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan mengenai jumlah pelaku UMKM yang sejauh ini telah menerima bantuan dari pemerintah daerah.
Selain persoalan UMKM, Fraksi Ummat Golkar menilai pemerintah perlu memiliki perencanaan yang terukur dalam menghadapi bencana. Peta penanganan, tahapan pelaksanaan, hingga skema pembiayaan perlu disiapkan, terutama untuk mengantisipasi apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbatas.
Hal serupa menjadi perhatian Fraksi PAN. Melalui Nofrizal, fraksi tersebut meminta agar pemerintah daerah memperbesar perhatian anggaran untuk penanganan serta pemulihan setelah bencana.
Langkah itu dinilai penting tidak hanya untuk mempercepat pemulihan, tetapi juga meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah masukan, pertanyaan, dan rekomendasi terkait Ranperda Perubahan APBD 2026. Pandangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun jawaban yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menutup rapat dengan menyampaikan bahwa agenda berikutnya adalah penyampaian jawaban Bupati Tanah Datar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang.(farid)
