 |
| Lima Fraksi DPRD Padang Panjang Sampaikan Pemandangan Umum Perubahan APBD 2026 |
Padang Panjang, Rakyatterkini.com — Lima fraksi di DPRD Kota Padang Panjang memberikan sejumlah pandangan dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna, berbagai isu menjadi sorotan anggota dewan, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerapan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi, pemanfaatan aset milik daerah, serta percepatan penanganan infrastruktur setelah bencana.
Penyampaian pandangan umum fraksi berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang, Selasa (1/9/2026), di Ruang Sidang DPRD. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Imbral dan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra.
Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Puji Hastuti meminta pemerintah daerah segera memperluas penerapan e-Tax dan sistem digital untuk retribusi daerah secara terpadu. Selain itu, pembaruan basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk pendataan potensi pajak yang masih terutang, dinilai penting untuk menekan kemungkinan kebocoran penerimaan.
Fraksi tersebut juga mendorong adanya pola kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga yang terbuka dan akuntabel. Menurut Puji, langkah itu dapat menjadi salah satu cara meningkatkan PAD sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang disampaikan Yudha Prasetya mendukung arah kebijakan Perubahan APBD 2026 yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Fraksi ini juga menilai pemanfaatan SiLPA 2025 serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana perlu mendapat perhatian.
Kenaikan belanja modal yang mencapai 233,66 persen turut menjadi sorotan. Gerindra mengapresiasi peningkatan tersebut, namun meminta pemerintah memastikan pengerjaan proyek fisik berjalan transparan, sesuai jadwal, tepat sasaran, dan didukung perencanaan yang matang.
Menurut Yudha, percepatan realisasi belanja modal diperlukan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Pengerjaan sejumlah proyek seperti jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan pengadaan peralatan juga diharapkan dapat diselesaikan sebelum terkendala kondisi cuaca ekstrem menjelang akhir tahun.
Fraksi PBB-PKS melalui Amrizal menyoroti masih tingginya ketergantungan Padang Panjang terhadap dana transfer. Meski mengapresiasi tambahan transfer yang diterima pemerintah daerah, fraksi tersebut menilai peningkatan PAD tetap harus menjadi agenda utama.
Penurunan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut Amrizal, perlu segera dievaluasi. Ia menilai kemampuan menggali potensi ekonomi lokal merupakan bagian penting dari kemandirian fiskal daerah.
Di sisi lain, Fraksi NasDem melalui Robi Zamora mempertanyakan seberapa besar Perubahan APBD 2026 dapat mendorong pencapaian sasaran dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029.
NasDem juga meminta pemerintah menjelaskan tolok ukur yang digunakan dalam menentukan perubahan maupun pergeseran anggaran. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan belanja yang ditetapkan benar-benar menyasar kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Khusus terhadap penambahan serta pergeseran anggaran belanja modal, Fraksi NasDem meminta Pemko Padang Panjang memaparkan kegiatan yang menjadi prioritas sekaligus strategi untuk memastikan pelaksanaannya tepat waktu dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.(da*)
