 |
| Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Komite III DPD RI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).
Putusan tersebut memberikan penegasan mengenai posisi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran pendidikan, serta tata cara perubahan APBN.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengapresiasi langkah para pemohon bersama masyarakat sipil yang menempuh mekanisme judicial review melalui jalur konstitusional. Menurutnya, proses tersebut penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melakukan koreksi terhadap pengelolaan keuangan negara agar tetap sesuai dengan amanat UUD 1945.
MK melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa dalam penyusunan APBN selanjutnya, komponen anggaran MBG yang tidak termasuk fungsi utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Komponen tersebut juga tidak boleh diperhitungkan untuk memenuhi ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan.
Filep mengatakan, besaran anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen harus dipastikan benar-benar memberikan dampak bagi sektor pendidikan. Ia menyebut anggaran pendidikan nasional pada 2026 berada di kisaran Rp757,8 triliun. Namun, dana tersebut tersebar melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, maupun pembiayaan.
“Besarnya angka anggaran pendidikan secara nasional tidak otomatis membuat seluruh daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas. Padahal daerah membutuhkan anggaran untuk memperbaiki sekolah, memenuhi kebutuhan guru, menyediakan fasilitas pendidikan, serta menjangkau anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil,” ujar Filep, Kamis (17/9/2026).
Ia juga menilai pemerintah perlu memberikan kelonggaran pemanfaatan Dana BOSP pada 2026 untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurut Filep, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya telah menyampaikan bahwa masih ada pemerintah daerah yang belum mampu secara optimal membiayai honor guru dan tenaga kependidikan melalui APBD. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penganggaran nasional.
Kebutuhan Pendidikan Daerah Masih Besar
Filep melanjutkan, Kemendikdasmen pada September 2026 juga mengajukan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang pendidikan sebesar Rp33,48 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Pengajuan tersebut muncul karena kebutuhan riil DAK Nonfisik pendidikan diperkirakan mencapai Rp169,83 triliun, sementara anggaran yang telah tersedia baru Rp136,35 triliun.
“Artinya ada kekurangan sekitar Rp33,48 triliun. Pemerintah menyebut tambahan itu dibutuhkan antara lain untuk BOSP dan pembayaran tunjangan guru ASN daerah. Kalau kebutuhan mendasar pendidikan di daerah saja masih kekurangan puluhan triliun rupiah, ruang fiskal pendidikan seharusnya tidak dibebani dengan komponen program lain yang bukan fungsi utama pendidikan,” katanya.
Filep yang merupakan senator dari daerah pemilihan Papua Barat juga menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ia menilai persoalan tersebut sangat penting diperhatikan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fiskal seperti Papua Barat.
Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Papua Barat pada 2025 tercatat 8,07 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah mencapai 13,21 tahun. Menurut Filep, data tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam sektor pendidikan di Papua Barat.
Di sisi lain, struktur keuangan Papua Barat masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Data Kementerian Keuangan mencatat Transfer ke Daerah (TKD) untuk Papua Barat pada 2024 mencapai sekitar Rp3,14 triliun, dengan realisasi sekitar Rp3,11 triliun.
“Kondisi tersebut harus dilihat bersamaan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk membiayai sekolah, guru, infrastruktur pendidikan, transportasi bagi wilayah terpencil, serta berbagai kebijakan afirmasi yang karakteristiknya berbeda dengan daerah perkotaan di Jawa,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keterangan Kemendikdasmen pada 2026 mengenai kondisi Kabupaten Manokwari. Saat itu, Bupati Manokwari menyampaikan bahwa efisiensi anggaran menyebabkan pemangkasan lebih dari Rp200 miliar dan berdampak terhadap optimalisasi pelayanan publik.
“Hal ini memperlihatkan persoalan yang harus dilihat secara nyata. Ketika kemampuan fiskal daerah semakin terbatas, kebutuhan pendidikan tetap ada dan tidak ikut berkurang,” ujarnya.
Tujuh Langkah yang Didorong Komite III DPD RI
Untuk mendukung pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, Komite III DPD RI mendorong tujuh langkah.
Pertama, pemerintah diminta segera menjalankan Putusan MK secara konkret tanpa harus menunggu batas waktu 2028.
Kedua, pemerintah perlu melakukan audit terhadap kebijakan penganggaran guna memastikan komponen MBG yang bukan bagian dari fungsi utama pendidikan tidak mengambil ruang fiskal sektor pendidikan.
Ketiga, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai dampak penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Keempat, pemerintah harus memastikan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas tidak menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan efisiensi.
Kelima, penguatan perlu dilakukan terhadap DAK pendidikan, BOSP afirmasi, tunjangan guru, fasilitas pendidikan, serta dukungan bagi wilayah dengan karakteristik khusus.
Keenam, pemerintah didorong membuka data secara transparan mengenai besaran anggaran pendidikan yang diterima setiap daerah dan jumlah dana yang benar-benar sampai ke satuan pendidikan.
Ketujuh, pelaksanaan MBG harus tetap ditempatkan sesuai tujuannya dan tidak menggantikan kewajiban negara dalam membiayai pendidikan.
“Komite III DPD RI memandang putusan MK dapat menjadi momentum untuk menempatkan kembali pembahasan anggaran pendidikan dalam konteks hak konstitusional warga negara. MBG memiliki tujuan meningkatkan gizi dan mendukung pembangunan sumber daya manusia, tetapi pendidikan juga memiliki mandat konstitusional tersendiri,” kata Filep.
Karena itu, menurut dia, pemisahan yang jelas antara anggaran pendidikan dan program yang tidak menjadi fungsi utama pendidikan diperlukan agar masyarakat dapat melihat secara transparan besaran anggaran negara yang benar-benar dialokasikan untuk sektor pendidikan.(da*)
