 |
| Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi |
Padang, Rakyatterkini.com — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat menghadirkan Program SINERGI ASN sebagai inovasi dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Program ini dirancang untuk menghubungkan kebutuhan organisasi dengan rencana peningkatan kompetensi masing-masing ASN.
Inovasi tersebut digagas Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi, sebagai bagian dari Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VII Tahun 2026.
Melalui SINERGI ASN, perencanaan pengembangan kompetensi diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini juga ditujukan agar peningkatan kapasitas aparatur dapat memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah.
Dalam penerapannya, kebutuhan pengembangan kompetensi tidak lagi hanya berangkat dari usulan pelatihan pegawai. BKD terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan strategis organisasi, memetakan kompetensi yang diperlukan, menentukan ASN yang membutuhkan pengembangan, kemudian menyusun rencana pengembangan bagi individu.
Konsep tersebut mempertemukan Human Capital Development Plan (HCDP) yang menggambarkan kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi dengan Individual Development Plan (IDP) yang memuat rencana pengembangan kompetensi setiap ASN.
Wiwi mengatakan, kompetensi aparatur perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pemetaan kompetensi menjadi tahap penting agar pengembangan yang dilakukan benar-benar mendukung sasaran organisasi.
“Peta kebutuhan tersebut kemudian diarahkan kepada ASN yang membutuhkan pengembangan diri. Tujuannya adalah agar kompetensi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan organisasi,” ujar Wiwi di Padang, Jumat (18/9/2026).
Penerapan SINERGI ASN dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. BKD Sumbar berkoordinasi dengan BPSDM, Bappeda, Biro Organisasi, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Untuk mendukung pelaksanaannya, BKD juga menyiapkan instrumen identifikasi dan pemetaan kebutuhan kompetensi. Sosialisasi serta pendampingan turut diberikan kepada pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah.
“Inovasi ini akan kita terapkan secara bertahap, sembari melakukan penyempurnaan instrumen-instrumen teknisnya,” ungkap Wiwi.
Data yang diperoleh dari proses tersebut selanjutnya diverifikasi dan dikonsolidasikan. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan kompetensi ASN secara lebih sistematis dan menyeluruh.
Hasil pengolahan data kemudian dapat digunakan BKD sebagai dasar dalam menetapkan prioritas pengembangan kompetensi. Data tersebut sekaligus menjadi bahan koordinasi dengan BPSDM untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aparatur.
Bagi perangkat daerah, SINERGI ASN diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Sedangkan bagi ASN, program ini memberikan arah yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara pekerjaan, kebutuhan organisasi, dan pengembangan kompetensi pribadi.
“InsyaAllah ini akan positif baik untuk perangkat daerah maupun bagi ASN,” ucapnya.
Lebih jauh, SINERGI ASN diproyeksikan menjadi salah satu dasar dalam menuju penerapan ASN Corporate University. Dalam konsep tersebut, proses pembelajaran ASN tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengikuti pelatihan, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dengan upaya mencapai sasaran dan meningkatkan kinerja organisasi.
Ke depan, BKD Sumbar akan melanjutkan penguatan proses verifikasi dan validasi data, konsolidasi kebutuhan kompetensi di tingkat provinsi, penyusunan HCDP, serta mempererat keterhubungannya dengan IDP. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga akan terus dilakukan.
Keberhasilan SINERGI ASN nantinya tidak hanya dilihat dari keberadaan instrumen yang telah dibuat, tetapi juga dari konsistensi dan keberlanjutan penggunaannya dalam sistem pengembangan kompetensi ASN.
Melalui program tersebut, BKD Sumbar ingin mendorong perubahan cara pandang terhadap pengembangan kompetensi aparatur. Pengembangan kapasitas ASN tidak sekadar diposisikan sebagai aktivitas mengikuti pelatihan, melainkan sebagai investasi organisasi yang perlu dirancang berdasarkan data, dilakukan secara terarah, serta memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan kinerja.(adpsb/bud)
