 |
| BAP Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Rapat Konsultasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja BAP DPD RI pada 16–18 September 2026 untuk membahas tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, terutama hasil pemeriksaan di wilayah Kepulauan Riau.
Kegiatan dipimpin Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual, senator asal Kalimantan Timur. Rombongan diterima Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri Emmy Mutiarini bersama jajaran pejabat dan staf. Hadir pula Kepala Bidang Pemeriksaan Provinsi Kepulauan Riau Dudi Agung Somantri.
Yulianus mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, termasuk perkembangan yang telah dicapai pemerintah daerah serta berbagai kendala yang masih dihadapi.
Selain itu, forum tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara DPD RI, BPK RI, pemerintah daerah, dan DPRD dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Menurut Yulianus, BAP tidak memandang hasil pemeriksaan semata-mata sebagai bentuk penilaian, tetapi sebagai dasar untuk mendorong perbaikan pengelolaan pemerintahan.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu diperkuat, mulai dari kualitas data, integrasi sistem, penataan aset, optimalisasi pendapatan hingga percepatan tindak lanjut rekomendasi,” ujarnya.
Sorotan IHPS II 2025 di Kepri
Secara nasional, IHPS II Tahun 2025 mencatat 387 hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah dan BUMD. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5.604 permasalahan dengan nilai mencapai Rp8,125 triliun.
Permasalahan ketidakpatuhan tercatat sebanyak 2.896 kasus dengan nilai Rp8,078 triliun. Nilai tersebut meliputi kerugian Rp577,36 miliar, potensi kerugian Rp217,08 miliar, serta kekurangan penerimaan Rp7,284 triliun.
Sementara itu, terdapat 927 permasalahan terkait aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) dengan nilai Rp46,44 miliar. Entitas yang diperiksa telah menindaklanjutinya melalui penyerahan aset dan/atau penyetoran uang sebesar Rp180,26 miliar.
Di Provinsi Kepulauan Riau, pemeriksaan BPK dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.
Pemeriksaan mencakup pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, barang milik daerah, operasional, serta pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan terhadap seluruh entitas tersebut memperoleh kesimpulan “Sesuai Kriteria dengan Pengecualian”. Artinya, secara umum kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, tetapi masih ditemukan sejumlah kelemahan kepatuhan yang perlu diperbaiki.
Sejumlah Temuan Menjadi Perhatian
Pada pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, nilai temuan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp2,79 miliar. Sementara Kabupaten Karimun mencatat temuan sekitar Rp2,33 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan masih diperlukan pembenahan dalam proses pendataan, penetapan, pemungutan, hingga penagihan pajak dan retribusi daerah.
Dalam sektor pengadaan barang dan jasa, Kota Batam mencatat temuan sekitar Rp2,42 miliar yang sebagian besar berkaitan dengan kerugian daerah. Di tingkat Pemerintah Provinsi Kepri, nilai temuan mencapai sekitar Rp516,68 juta.
BPK menilai kondisi tersebut berkaitan dengan perlunya penguatan pengendalian kontrak, pemeriksaan volume pekerjaan, penilaian kewajaran harga, serta kepatuhan dalam pelaksanaan proses pengadaan.
Sementara dalam pengelolaan barang milik daerah, Kota Tanjungpinang memiliki temuan sekitar Rp56 juta dengan jumlah rekomendasi yang relatif banyak. Hal ini menjadi indikator perlunya penguatan tata kelola aset tetap.
Kinerja PDRD Kabupaten Bintan
Kinerja penerimaan daerah Kabupaten Bintan juga menjadi salah satu perhatian. Rasio kemandirian fiskal daerah pada 2024 tercatat 25,51 persen dan berada dalam kategori rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan peran PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah masih terbatas.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 5/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.02/02/2026 tertanggal 6 Februari 2026, ditemukan sejumlah persoalan. Di antaranya regulasi dan kebijakan PDRD yang belum sepenuhnya lengkap dan diperbarui.
Selain itu, sistem informasi Bapenda belum dilengkapi sejumlah pengamanan, seperti keamanan server, pembatasan akses, pencadangan data, serta pengujian keamanan.
Penyusunan target penerimaan juga belum sepenuhnya memperhitungkan potensi pendapatan dan kebijakan makroekonomi daerah. Pendataan objek dan subjek pajak masih belum menyeluruh, sedangkan perhitungan dan penetapan tarif belum sepenuhnya mengacu pada dasar pengenaan yang berlaku.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Secara nasional, BPK memantau 785.257 rekomendasi hasil pemeriksaan dengan nilai Rp353,32 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 632.389 rekomendasi atau 80,5 persen dengan nilai Rp189,99 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sebanyak 127.797 rekomendasi atau 16,3 persen senilai Rp128,26 triliun belum sesuai.
Kemudian, 17.453 rekomendasi atau 2,2 persen senilai Rp9,45 triliun belum ditindaklanjuti, sedangkan 7.618 rekomendasi atau 1 persen senilai Rp25,62 triliun dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.
Secara kumulatif, penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, maupun perusahaan mencapai Rp161,72 triliun. Di dalamnya terdapat Rp3,15 triliun yang berasal dari hasil pemeriksaan semester I 2025.
Untuk wilayah Kepulauan Riau, penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) secara umum menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Kepri mencapai 89,5 persen, Kabupaten Bintan 96,8 persen, Kota Tanjungpinang 93,7 persen, Kota Batam 90,2 persen, dan Kabupaten Natuna 88,6 persen.
Sementara Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada kisaran 82 hingga 83 persen.
Namun, khusus Pemerintah Provinsi Kepri pada 2025, baru 12 rekomendasi atau 26,70 persen dengan nilai Rp12,62 juta yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sebanyak 33 rekomendasi lainnya atau 73,3 persen dengan nilai Rp274,07 juta masih dalam proses atau belum sesuai.
Adapun nilai penyetoran maupun penyerahan aset negara/daerah tercatat sebesar Rp1.860.055.686,67.
BAP menilai capaian tersebut perlu terus dikawal agar penyelesaian rekomendasi tidak sebatas pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan.
Dalam pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dan daerah periode 2005–2025, nilai kerugian yang telah ditetapkan secara nasional mencapai Rp5,88 triliun.
Untuk pemerintah daerah, nilai kerugian tercatat Rp4,41 triliun. Dari jumlah itu, angsuran mencapai Rp1,12 triliun atau 25,5 persen, pelunasan Rp1,74 triliun atau 39,6 persen, penghapusan Rp27,31 miliar atau 0,6 persen, dan masih tersisa Rp1,51 triliun atau 34,3 persen.
Sedangkan pada BUMD, kerugian tercatat Rp43,58 miliar. Penyelesaiannya terdiri atas angsuran Rp2,06 miliar atau 4,7 persen, pelunasan Rp34,34 miliar atau 78,8 persen, dan sisa Rp7,17 miliar atau 16,5 persen.
Data tersebut menjadi perhatian agar tindak lanjut pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada capaian persentase, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian daerah serta mencegah munculnya permasalahan yang sama di kemudian hari.
BAP Dalami Sejumlah Persoalan
Dalam rapat konsultasi, BAP DPD RI membawa sejumlah pertanyaan yang akan didalami bersama BPK. Materinya mencakup pola temuan di Kepulauan Riau, dampak terhadap pelayanan publik, temuan yang berulang, pengelolaan barang milik daerah, kekurangan penerimaan PDRD, kesiapan regulasi terhadap UU HKPD, penyelesaian ganti kerugian, prioritas pengawasan, hingga kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Berdasarkan data BPK RI, pemerintah daerah di Kepulauan Riau mencatat tingkat penyelesaian rekomendasi sebesar 89,3 persen. Angka tersebut berada di atas target BPK sebesar 85 persen dan rata-rata nasional sebesar 75 persen.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang berulang. Di antaranya penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi, yang dapat berdampak terhadap peningkatan utang daerah.
Optimalisasi pajak daerah, khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun, juga masih menghadapi kendala berupa pendataan dan penetapan yang belum optimal serta belum lengkapnya aturan teknis pelaksanaan, seperti SOP dan petunjuk teknis, dalam penerapan UU HKPD.
Sejumlah pola temuan yang berulang juga masih berkaitan dengan penganggaran yang kurang realistis, kekurangan volume pekerjaan fisik, ketidakpatuhan dalam perjalanan dinas, serta pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib.
BAP DPD RI selanjutnya akan memberikan perhatian pada entitas yang memiliki risiko lebih tinggi, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam. Pengawasan juga diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk menyelesaikan kasus kerugian daerah yang masih tersisa serta menata dokumen pendukung secara sistematis.
BAP DPD RI berharap hasil konsultasi dengan BPK Kepri dapat memperkuat koordinasi dan menghasilkan langkah perbaikan yang konkret. Hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi resmi BAP DPD RI kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
Kunjungan kerja BAP DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung pada 16–18 September 2026, dengan agenda utama rapat konsultasi bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis (17/9/2026) di Batam.(da*)
