 |
| Walikota Fadly Amran mendampingi Ketua Satgas PRR Pascabencana |
Padang, Rakyatterkini.com – Banjir yang kembali menerjang Kota Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Tim tersebut bersama Pemerintah Kota Padang melakukan audiensi sekaligus melihat secara langsung sejumlah kawasan yang terdampak.
Rangkaian kegiatan diawali pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang. Pertemuan berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang pada Selasa (11/8/2026).
Audiensi tersebut turut diikuti unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Setelah pertemuan, rombongan melakukan pengecekan ke beberapa lokasi yang mengalami dampak cukup parah akibat banjir. Lokasi yang dikunjungi antara lain kawasan Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06, kawasan Guo RT 03 RW 06 di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, serta kawasan By Pass Air Pacah di Kecamatan Koto Tangah.
Fadly Amran menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada awal Agustus merupakan kejadian berulang setelah Kota Padang sebelumnya menghadapi bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan masih terdapat sejumlah kawasan rawan yang membutuhkan penanganan lebih serius, termasuk dukungan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Padang berencana memperbarui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar kebutuhan penanganan di seluruh wilayah terdampak dapat terakomodasi secara lebih menyeluruh.
Dalam usulan R3P tersebut, kebutuhan anggaran penanganan banjir di Kota Padang diperkirakan mencapai sekitar Rp955,771 miliar. Beberapa program prioritas yang diusulkan meliputi pembangunan waduk retensi Air Pacah, pembenahan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota Padang, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan sejumlah langkah pendukung, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimentasi di Batang Guo, pengembangan geoportal, hingga pemasangan sensor banjir di kawasan Batang Kuranji.
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengapresiasi respons cepat Pemko Padang dalam menghadapi bencana, baik dalam penanganan masa darurat maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Meski demikian, Yopie menilai banjir yang kembali terjadi menunjukkan perlunya strategi penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Hasil peninjauan lapangan nantinya akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurut Yopie, usulan tambahan yang diajukan Pemko Padang dalam dokumen R3P juga akan diteruskan untuk mendapatkan tindak lanjut.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Sementara itu, Fadly Amran menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Padang tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Menurutnya, langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan risiko dan mitigasi bencana dalam jangka panjang.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” kata Fadly.
Ia berharap berbagai usulan yang telah disusun Pemko Padang dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat sehingga persoalan banjir berulang di Kota Padang bisa ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.(da*)
