 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang mendapat dukungan Amerika Serikat (AS) menyepakati pembentukan dua kelompok kerja untuk menangani persoalan di Jalur Gaza. Fokus utama kedua tim tersebut adalah pelucutan senjata serta demiliterisasi Gaza.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Netanyahu dengan Jared Kushner, utusan Presiden AS Donald Trump sekaligus menantunya, serta Direktur Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov di Israel, Senin (17/8/2026).
Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan pembicaraan berlangsung secara serius dan konstruktif. Hasil pertemuan tersebut kemudian diumumkan melalui akun resmi Netanyahu di platform X.
Kelompok kerja pertama akan menangani proses pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza. Israel dan Dewan Perdamaian menginginkan proses tersebut segera dimulai dan rampung sebelum pembangunan kembali Gaza dilaksanakan.
Sementara itu, tim kedua akan berfokus pada persoalan layanan dasar masyarakat, termasuk sanitasi, ketersediaan air bersih, serta berbagai persoalan kesehatan masyarakat yang dihadapi warga Gaza dan berpotensi berdampak terhadap Israel.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga disebut hadir dalam pertemuan tersebut. Informasi itu dilaporkan The Times of Israel dengan mengutip sumber yang tidak disebutkan identitasnya.
Belum Ada Kesepakatan Menyeluruh
Jared Kushner mengatakan pertemuannya dengan Netanyahu berlangsung hampir empat jam dan berjalan sangat baik. Menurutnya, pembicaraan tersebut turut membahas sejumlah perbedaan pemahaman mengenai peta jalan perdamaian di Gaza.
Kushner menyebut beberapa kekhawatiran yang disampaikan Israel dinilai beralasan dan telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, pembentukan dua kelompok kerja belum berarti seluruh perbedaan terkait pelaksanaan rencana perdamaian telah terselesaikan.
Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah tuntutan Israel agar Hamas dilucuti terlebih dahulu sebelum pasukan Israel ditarik dan proses rekonstruksi Gaza dimulai.
Kushner menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengurangi hak Israel untuk mempertahankan diri jika menghadapi ancaman yang dianggap mendesak. Ia memperkirakan proses penghapusan persenjataan dan penanganan jaringan terowongan dapat dimulai dalam waktu sekitar 30 hari. Kemajuan yang lebih besar diharapkan terlihat dalam 60 hingga 90 hari setelahnya.
Menurut Kushner, mekanisme tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Apabila Hamas menjalankan kewajibannya, ancaman keamanan terhadap Israel akan berkurang. Sebaliknya, jika Hamas tidak memenuhi komitmen, Israel diperkirakan mendapat dukungan lebih besar dari AS dan negara lain untuk melanjutkan upaya demiliterisasi.
Pertemuan Kushner dengan Netanyahu berlangsung sehari setelah dirinya bertemu sejumlah pejabat Hamas di Kairo, Mesir. Dalam pertemuan tersebut, Kushner didampingi Mladenov dan Blair.
Terkait dialog dengan Hamas, Kushner mengatakan kelompok tersebut telah menyampaikan komitmen yang dianggap positif. Namun, ia mengaku masih membutuhkan pembuktian melalui tindakan karena adanya persoalan serius yang selama ini dikaitkan dengan Hamas.
Pemerintah AS, lanjut Kushner, akan memberikan kesempatan kepada Hamas untuk membuktikan kesungguhannya melalui tindakan nyata dan langkah konkret.
Tahap Lanjutan Rencana Perdamaian Gaza
Pembentukan dua kelompok kerja tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tahap lanjutan rencana perdamaian Gaza yang didukung pemerintahan Trump.
Rencana tersebut mencakup pelucutan persenjataan Hamas, pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, pengiriman pasukan stabilisasi internasional, serta penempatan persenjataan di bawah mekanisme pengawasan internasional.
Meski demikian, Israel dan Hamas masih memiliki sejumlah perbedaan terkait tahapan penerapannya. Persoalan yang paling menonjol mencakup waktu pelucutan senjata, penarikan pasukan Israel, dan kapan pembangunan kembali Gaza dapat dimulai.
Di tengah proses diplomasi tersebut, konflik di Gaza masih menyisakan korban jiwa dan kerusakan besar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip dalam laporan tersebut, lebih dari 73.000 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 174.000 lainnya mengalami luka sejak operasi militer Israel dimulai pada Oktober 2023.
Gencatan senjata yang diberlakukan sejak Oktober 2025 juga belum sepenuhnya menghentikan kekerasan. Laporan Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 1.260 orang meninggal dan lebih dari 4.100 lainnya terluka sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan.
Dalam rancangan fase kedua, pengelolaan pemerintahan Gaza akan diserahkan kepada komite teknokrat Palestina. Selain itu, pasukan stabilisasi internasional akan ditempatkan di wilayah tersebut dan persenjataan berada dalam pengawasan internasional.
Israel juga diproyeksikan menarik pasukannya dari Gaza secara bertahap sebagai bagian dari proses transisi, sehingga rekonstruksi wilayah tersebut dapat mulai dilaksanakan.(da*)
