 |
| Peserta Coaching Clinic Penguatan Substansi Proposal yang diselenggarakan di Padang |
Padang, Rakyatterkini.com – Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih adil, berkelanjutan, dan melibatkan peran aktif masyarakat.
Melalui skema ini, masyarakat diberikan akses resmi untuk mengelola kawasan hutan secara bertanggung jawab, sekaligus menjadi upaya mengurangi kesenjangan penguasaan lahan, menyelesaikan konflik pemanfaatan kawasan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Meski telah memberikan berbagai manfaat, pelaksanaan Perhutanan Sosial di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Jambi, Sumatera Barat (Sumbar), dan Bengkulu, masih menghadapi sejumlah persoalan. Perubahan fungsi kawasan hutan akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan, persoalan batas serta hak kelola lahan, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi sipil, dan mitra pembangunan dinilai penting agar berbagai hambatan tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.
Dalam upaya mendukung penguatan tersebut, organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis melalui pendampingan kelompok Perhutanan Sosial, penguatan kelembagaan, pemetaan wilayah secara partisipatif, advokasi kebijakan, serta mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pengelolaan hutan.
Sebanyak enam organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) penerima hibah Warsi Grant Management (WGM) mengikuti kegiatan Coaching Clinic Penguatan Substansi Proposal di Kota Padang, Sumbar, pada 4–6 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari skema Financial Support for Third Parties (FSTP) yang mendapat dukungan dari Uni Eropa melalui program CSOs Standing Shoulder to Shoulder in Defense of Forest Livelihoods (STS).
Melalui program ini, WGM tidak hanya memberikan bantuan pendanaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi penerima hibah agar mampu menyusun serta menjalankan program secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Wakil Direktur KKI WARSI, Rainal Daus, menyampaikan bahwa Warsi Grant Management dibentuk untuk mendorong perubahan melalui peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diubah menjadi peluang melalui program yang tepat dan kolaborasi antarorganisasi.
“Harapannya, persoalan yang ada di masyarakat bisa dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik organisasi yang sudah berpengalaman maupun yang baru bergabung memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan perubahan positif,” ujarnya.
Rainal menjelaskan, terdapat sekitar 25 organisasi yang mengikuti proses seleksi hibah. Setelah dilakukan penilaian bersama mitra konsorsium, yaitu KKI WARSI, AKSI, dan WALHI, sebanyak enam organisasi ditetapkan sebagai penerima hibah.
Ia menambahkan, penerapan prinsip perlindungan atau safeguard menjadi hal penting selama program berlangsung. Komunikasi yang terbuka diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan.
“WGM bukan hanya tentang dukungan dana, tetapi juga membangun jaringan antarorganisasi serta memperkuat kemampuan lembaga agar mampu menjalankan program sesuai rencana dan menghadapi tantangan di lapangan,” katanya.
Selama tiga hari kegiatan, para peserta mendapatkan pendampingan dalam penyempurnaan proposal program. Materi yang diberikan mencakup penguatan konsep kegiatan, penyusunan indikator keberhasilan, strategi pelaksanaan, pengintegrasian isu kesetaraan gender dan pemuda, hingga penyusunan anggaran yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peserta dari Yayasan Roehana Independen Indonesia, Syafrida Anggraini, menyebut kegiatan tersebut memberikan wawasan baru terkait pengelolaan dana hibah, tata kelola organisasi, serta sistem pertanggungjawaban keuangan.
Ia menilai pendekatan yang melibatkan perempuan dalam program menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat dampak kegiatan.
“Pengalaman ini menjadi pengetahuan baru bagi kami untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan menjadi bekal dalam menjalankan program lain yang manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Markolinus Sagulu dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengatakan, Coaching Clinic membantu pihaknya memperkuat strategi advokasi bagi masyarakat adat di Mentawai.
Ia berharap kerja sama yang telah terbangun dapat mendukung pelaksanaan program secara maksimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia.
Adapun enam organisasi penerima hibah WGM (FSTP STS) Tahun 2026 yang mengikuti kegiatan tersebut yakni Yayasan Gerak Cinta Tani dan Wisata dari Jambi, Perkumpulan Lestari Alam Laut Untuk Negeri serta Yayasan Mitra Desa dari Bengkulu, kemudian Yayasan Roehana Independen Indonesia, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, dan Yayasan Bina Kelola Lestari dari Sumatera Barat.
Melalui kerja sama berbagai pihak, pelaksanaan Perhutanan Sosial diharapkan semakin berkembang sebagai model pengelolaan hutan yang berkeadilan, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.(da*)
