Jakarta, Rakyatterkini.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan meneruskan berbagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima audiensi perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka. Pertemuan tersebut digelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Sebelum audiensi berlangsung, sejumlah mahasiswa dari ketiga kampus itu lebih dulu menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah sebelum akhirnya diterima untuk berdialog secara langsung.
Koordinator aksi dari UBK, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Wapres Gibran menerima serta mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia juga menuturkan bahwa Wapres berkomitmen untuk menindaklanjuti dan meneruskan hasil dialog tersebut kepada Presiden Prabowo.
Menurut Abdimaludin, sikap Wapres menunjukkan keterbukaan terhadap masukan dari mahasiswa, termasuk berbagai kajian dan tuntutan yang dibawa dalam forum tersebut.
Ia menambahkan bahwa pertemuan itu menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan, baik yang bersifat lokal di daerah maupun isu-isu nasional, secara langsung kepada pemerintah melalui Wakil Presiden.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dibagi ke dalam beberapa kelompok isu. Pada bidang fiskal dan pendidikan, mereka meminta pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melakukan audit transparan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kedaulatan pangan.
Mereka juga mengusulkan agar anggaran hasil efisiensi dialihkan untuk membantu pembiayaan pendidikan, termasuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional perguruan tinggi.
Pada isu hukum dan supremasi sipil, mahasiswa meminta agar pemerintah memberikan rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan peninjauan ulang atau legislative review terhadap Undang-Undang Kepolisian yang baru disahkan.
Sementara itu, dalam isu krisis moneter dan energi, mahasiswa mendesak pemerintah agar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax di beberapa daerah.
Meski telah menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres, mahasiswa memberikan batas waktu selama lima hari atau 5x24 jam bagi pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka mengancam akan kembali melakukan aksi lanjutan secara bertahap.
Di sisi lain, Plt Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menjelaskan bahwa Wapres menerima seluruh aspirasi mahasiswa dalam suasana dialog yang terbuka dan konstruktif. Menurutnya, berbagai isu yang disampaikan, termasuk persoalan di daerah yang berdampak luas hingga tingkat nasional, akan dipelajari lebih lanjut sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa hasil dialog tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden.
Terkait kemungkinan penyampaian langsung kepada Presiden Prabowo, Al Muktabar menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme kerja masing-masing yang disesuaikan dengan waktu dan agenda kenegaraan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah menghargai aksi demonstrasi sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia. Karena itu, Wapres Gibran disebut menyambut baik dan bersedia menerima langsung perwakilan mahasiswa dalam forum dialog tersebut.(da*)


