 | ||
| Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memaparkan perkembangan terbaru sektor ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang digelar di Istana Gubernur, Selasa (11/5/2026).
Pertemuan tersebut juga diikuti secara daring oleh pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, serta melibatkan sejumlah pihak seperti OPD Pemprov Sumbar, OJK, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan berbagai instansi vertikal lainnya.
Dalam pemaparannya, Mahyeldi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mendorong penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui regulasi serta program strategis daerah.
Di antaranya melalui Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus memperkuat identitas ABS-SBK di Sumatera Barat.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumbar juga aktif mengembangkan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menetapkan kawasan Halal Lifestyle di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang difungsikan sebagai pusat edukasi ekonomi syariah serta pembinaan generasi muda.
Di kawasan tersebut juga rutin dilaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter, seperti Subuh Mubarokah, itikaf, program kurban, ceramah rutin mingguan, hingga KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Pada sektor pariwisata, Sumbar menunjukkan tren positif sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Saat ini terdapat 566 desa wisata, dan Sumbar berhasil masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik nasional.
Peningkatan jumlah wisatawan juga terus terjadi seiring penguatan konsep wisata halal yang berpadu dengan budaya lokal Minangkabau.
Sementara itu di sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah di Sumbar pada 2025 tercatat mencapai 92,14 persen. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), didukung oleh lima kantor cabang serta 123 layanan syariah.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
“Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sumber pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional serta World Islamic Entrepreneur Summit (WIES). Program lain yang turut dikembangkan antara lain Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, serta digitalisasi transaksi menggunakan QRIS Syariah di masjid dan pelaku UMKM.
Mahyeldi menegaskan harapannya agar Sumatera Barat dapat berkembang menjadi pusat industri halal yang unggul, tidak hanya di Sumatera tetapi juga di wilayah Indonesia bagian barat.(da*)
