 |
| BPK RI Perwakilan Sumbar Adakan exit meeting bersama Pemkab Tanah Data |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat mengadakan exit meeting bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Kamis (30/4) di Gedung Indo Jolito, Batusangkar.
Pertemuan tersebut membahas hasil sementara pemeriksaan, berbagai temuan, serta rekomendasi perbaikan sebelum laporan akhir diterbitkan pada 25 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim BPK Sumbar, Welliya Elfajri, dan dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sekda Abdurrahman Hadi, para asisten, kepala OPD, serta camat.
Dalam pemaparannya, Welliya Elfajri menyampaikan bahwa exit meeting ini bertujuan untuk menginformasikan hasil sementara audit, termasuk evaluasi awal terhadap sistem pengendalian internal serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan rinci telah dilakukan sejak 30 Maret 2026, tidak lama setelah Pemkab Tanah Datar menyerahkan laporan keuangan pada 26 Maret 2026. Selama kurang lebih satu bulan, tim BPK melakukan penilaian terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain menguji proses pengadaan barang dan jasa, tim juga melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui metode uji petik di sejumlah perangkat daerah.
Welliya menegaskan agar seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan segera menindaklanjuti temuan yang masih kurang lengkap, sehingga proses audit dapat diselesaikan sesuai jadwal, yakni sebelum 25 Mei 2026.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama proses pemeriksaan berlangsung, bahkan menyebutkan bahwa tim auditor turut bekerja pada hari libur demi memastikan pekerjaan selesai tepat waktu.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK. Ia juga meminta Inspektorat berperan sebagai koordinator dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut tersebut.
“Saya minta seluruh OPD melalui Inspektorat agar segera menyelesaikan dan melengkapi temuan yang ada. Harapan kita, Kabupaten Tanah Datar kembali mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Bupati.
Eka Putra juga menegaskan bahwa pemeriksaan tahunan BPK bukan hanya kegiatan formalitas, tetapi merupakan bagian penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di akhir kegiatan, ia menyampaikan terima kasih atas masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa selama proses audit berlangsung.(Farid)
