Notification

×

Iklan

Pemerintah Dorong Penggunaan Asbuton Kurangi Impor

Sabtu, 04 April 2026 | 06:18 WIB Last Updated 2026-04-03T23:18:00Z

Ilustrasi

Padang, Rakyatterkini.com– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggagas peningkatan pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat daya tahan infrastruktur nasional.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat ketegangan geopolitik di berbagai kawasan seperti Timur Tengah yang berdampak pada pasokan dan harga minyak dunia. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berupaya menjaga kesinambungan pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.

Ketergantungan terhadap material berbasis minyak bumi, termasuk aspal impor, dinilai semakin berisiko seiring fluktuasi harga energi global. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya kemandirian nasional dengan memaksimalkan potensi sumber daya domestik, terutama di tengah situasi global yang tidak stabil.

Menteri Dody menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pasokan luar negeri. Ia menekankan bahwa sumber daya yang tersedia di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan.

Saat ini, sebagian besar aspal yang digunakan di Indonesia masih berasal dari impor dan merupakan produk turunan minyak bumi. Ketika pasokan minyak terganggu dan harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal pun ikut melonjak dan berdampak pada pembiayaan pembangunan jalan. Kondisi ini membuat ketergantungan impor menjadi titik lemah yang perlu segera diatasi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan Aspal Buton yang melimpah dan dikenal memiliki kualitas tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatannya masih tergolong rendah, hanya sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional.

Data menunjukkan bahwa sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor. Dari total kebutuhan sekitar 1,056 juta ton pada 2024, angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi minimal 30 persen (A30) dalam campuran aspal. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor hingga sekitar 50 persen.

Penerapan substitusi Asbuton juga diproyeksikan menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Selain itu, kebijakan ini diyakini dapat mengurangi tekanan impor serta memperkuat kemandirian nasional di sektor infrastruktur.

Tak hanya itu, peningkatan penggunaan Asbuton diperkirakan memberikan dampak ekonomi positif, seperti penghematan devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, peningkatan penerimaan pajak sekitar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemenuhan standar SNI dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update