 |
| Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosal Perkasa Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Investasi/BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi hilirisasi pada Triwulan I 2026 mencapai Rp147,5 triliun. Angka ini naik 8,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp136,3 triliun.
Kontribusi investasi hilirisasi tersebut setara dengan 29,6 persen dari total investasi nasional pada Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar Rp498,8 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosal Perkasa Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4), menyampaikan bahwa sektor hilirisasi memiliki peran penting dan berpotensi terus meningkat ke depannya.
Dari total investasi hilirisasi Rp147,5 triliun, sektor hilirisasi mineral menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp98,3 triliun. Rinciannya meliputi nikel Rp41,5 triliun, tembaga Rp20,7 triliun, besi baja Rp17,0 triliun, bauksit Rp13,7 triliun, timah Rp2,5 triliun, serta komoditas lainnya Rp2,9 triliun.
Sementara itu, hilirisasi sektor perkebunan dan kehutanan menyumbang Rp29,8 triliun, yang terdiri dari kelapa sawit Rp18,3 triliun, kayu log Rp7,0 triliun, karet Rp2,4 triliun, dan lainnya Rp2,1 triliun. Pemerintah berharap sektor ini juga semakin berkembang ke depan.
Untuk sektor migas, investasi hilirisasi tercatat sebesar Rp17,7 triliun, dengan rincian minyak bumi Rp13,6 triliun dan gas bumi Rp4,1 triliun.
Adapun hilirisasi perikanan dan kelautan menyumbang Rp1,7 triliun, mencakup komoditas seperti garam, ikan tuna-cakalang-tongkol (TCT), udang, rumput laut, rajungan, hingga tilapia.
Rosan juga menilai sektor perikanan dan kelautan memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih tinggi pada semester berikutnya.
Dari sisi wilayah, mayoritas investasi hilirisasi atau sekitar 75,5 persen berada di luar Pulau Jawa, dengan nilai Rp111,4 triliun. Daerah penerima investasi terbesar antara lain Sulawesi Tengah Rp24,1 triliun, Maluku Utara Rp18,6 triliun, Jawa Barat Rp13,0 triliun, Nusa Tenggara Barat Rp12,9 triliun, dan Kepulauan Riau Rp9,6 triliun.(da*)
