 |
| Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menjalin koordinasi |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025.
Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Rahmat diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Muhammad Iqbal, di ruang kerjanya, didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI, Zulfikar Saifuddin. Pertemuan ini bertujuan meminta dukungan DPD RI agar proses pemulihan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak banjir dan longsor dapat berjalan lebih cepat.
Muhammad Iqbal menyambut positif langkah pemerintah daerah tersebut. Ia menekankan bahwa DPD RI, sesuai tugas dan fungsinya, akan memantau dan mendorong percepatan pemulihan pascabencana, termasuk menjalin koordinasi dengan Ketua dan anggota DPD RI lainnya.
“Kami akan mengkomunikasikan hal ini dengan pihak terkait agar pemulihan infrastruktur segera terealisasi,” ujar Iqbal.
Sementara itu, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa hingga Februari 2026, Padang Pariaman masih berada dalam tahap pemulihan. Berdasarkan data pemerintah daerah, total kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp2,08 triliun, dengan 1.138 unit rumah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Meski bantuan perbaikan rumah telah disalurkan, kerusakan infrastruktur masih signifikan. Beberapa jembatan vital seperti Jembatan Koto Buruak dan Jembatan Anduriang ambruk, memutus akses transportasi antarwilayah. Beberapa ruas jalan dan jembatan lainnya juga mengalami kerusakan akibat tergerus tebing dan aliran sungai.
Rahmat menekankan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan. “Kami berharap DPD RI ikut memantau dan mendorong realisasi program pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman,” katanya.
Selain itu, sebelum bencana terjadi, Kabupaten Padang Pariaman telah direncanakan menerima alokasi dana Rp65 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk program penanganan bencana. Pemerintah daerah berharap DPD RI dapat turut mengawal dan mendorong realisasi dana tersebut.(suger)
