 |
| Gubernur Mahyeldi saat rapat TPAKD 2026. |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah, agar dapat memanfaatkan fasilitas keuangan secara aman dan produktif.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya harus memiliki akses keuangan, tetapi juga memahami cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Mahyeldi saat memberikan arahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026).
Meski akses ke layanan keuangan terus meningkat, Mahyeldi menyebut masih terdapat kesenjangan di beberapa daerah. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah yang kesulitan memperoleh pembiayaan yang layak.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan masih 40,78 persen. Angka ini, menurut Mahyeldi, perlu ditingkatkan agar masyarakat benar-benar memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola keuangan.
Gubernur menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Oleh karena itu, perbankan dan lembaga keuangan diharapkan lebih aktif menawarkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil. Mahyeldi juga mengingatkan risiko praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan dengan bunga tinggi, yang sering membuat pelaku usaha terjebak utang.
“Kita ingin masyarakat mendapat pinjaman yang aman dan terjangkau. Peran TPAKD dan perbankan sangat penting untuk memberikan solusi yang tepat,” tegasnya.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin gencar memperluas akses pembiayaan hingga ke tingkat akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Ia menargetkan tahun 2026 menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Roni Nazra, menyatakan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian krusial dalam pembangunan daerah. “Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola uang dengan bijak, sementara inklusi keuangan memastikan akses ke layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Roni menambahkan, TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan berdampak nyata.
Dalam rapat pleno juga dibahas roadmap TPAKD 2026–2030, yang fokus pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program untuk sektor produktif dan kelompok rentan.
“OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Roni.(da*)
