 |
| Kepala BGN Dadan Hindayana. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), guna memperketat pengawasan penggunaan anggaran pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebutkan bahwa masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut mengawasi jalannya program di tingkat SPPG. Selain itu, penguatan pengawasan kini diperluas dengan melibatkan Kejagung, terutama melalui jaringan intelijen yang menjangkau hingga ke daerah.
Menurutnya, peran Jamintel sangat penting karena memiliki jaringan hingga ke tingkat kejaksaan negeri di seluruh Indonesia, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara lebih menyeluruh.
Dadan menambahkan, pengawasan ketat diperlukan mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk program tersebut. Anggaran disalurkan setiap bulan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui sistem virtual account ke unit SPPG, yang saat ini jumlahnya telah mencapai 25.570 unit di seluruh Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa rata-rata setiap SPPG di wilayah Jawa dan Sumatera menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan. Sementara untuk wilayah dengan biaya operasional lebih tinggi, seperti Papua dan kawasan Indonesia timur, jumlahnya bisa lebih besar.
Selain bekerja sama dengan Kejagung, BGN juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran program tersebut.
Dadan menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) serta petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran dalam mendukung Program MBG.(da*)
