 |
| Bansos PKH dan sembako telah dicairkan. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako secara bertahap menjelang Ramadan 2026. Langkah ini diharapkan membantu keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya umat Islam, menjalani ibadah puasa dengan lebih tenang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga awal Ramadan, realisasi penyaluran bansos triwulan I telah melampaui 85 persen dengan nilai lebih dari Rp15 triliun.
Untuk PKH, pemerintah menargetkan 10 juta KPM sepanjang 2026. Pada periode Januari–Maret, bantuan telah diterima sekitar 8,94 juta KPM atau 89,4 persen dari total sasaran, dengan nilai penyaluran di atas Rp6 triliun. Sementara program Sembako yang dialokasikan bagi 18,25 juta KPM telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 86,9 persen, dengan total anggaran lebih dari Rp9 triliun.
Penyaluran dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta BSI. Meski demikian, masih terdapat lebih dari satu juta calon penerima baru PKH dan sekitar dua juta penerima baru Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan. Hal ini disebabkan proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia yang masih berjalan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penerima baru umumnya belum memiliki rekening, sehingga proses administrasi membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan sebelum bantuan dapat dicairkan.
Khusus wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Sosial telah menyalurkan sekitar Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM dan ditargetkan rampung pada akhir Februari.
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyiapkan bantuan adaptif untuk penanganan pascabencana. Dukungan tersebut meliputi logistik, dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), hingga bantuan pemulihan sosial ekonomi. Total anggaran yang diajukan untuk skema adaptif ini mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara dana kedaruratan yang telah disalurkan mendekati Rp100 miliar.
Santunan bagi ahli waris korban meninggal telah diberikan kepada 990 jiwa dengan total Rp14,8 miliar atau Rp15 juta per orang. Bantuan isi hunian siap disalurkan sebesar Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga, masing-masing Rp3 juta. Sementara jadup disiapkan Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa dengan nominal Rp15 ribu per orang.
Proses penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan satu data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data tersebut menjadi rujukan awal bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan daftar penerima by name by address (BNBA), kemudian ditetapkan secara nominatif melalui persetujuan Muspida dan divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Pemerintah memastikan dana yang telah tersedia di rekening tinggal disalurkan, dengan sisa sekitar Rp600 miliar dalam tahap distribusi. Sementara kekurangan anggaran lainnya masih diajukan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).(BY)
