 |
| Lapangan minyak yang dikelola Pertamina Internasional EP (PIEP) di luar negeri. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa Kedutaan Besar RI di Caracas terus memantau kondisi serta menjaga keamanan aset Indonesia di Venezuela setelah serangan militer Amerika Serikat yang menewaskan dan menahan Presiden Nicolas Maduro pada akhir pekan lalu.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, melalui keterangan resmi pada Selasa (6/1/2026). Yvonne menegaskan, aset-aset Indonesia di Venezuela, khususnya yang dikelola oleh PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), tetap aman dan tidak terdampak insiden tersebut.
“KBRI Caracas terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan situasi di Venezuela, termasuk keamanan aset serta kelancaran operasional PIEP,” ujar Yvonne.
Ia juga menegaskan kembali pernyataan manajemen PIEP sebelumnya bahwa fasilitas ladang minyak dan gas yang mereka kelola tidak mengalami dampak dari serangan militer AS pada Sabtu (3/1/2026).
Dalam pernyataan resmi pada Minggu (4/1/2026), PIEP menyebutkan bahwa mereka adalah pemegang saham mayoritas (71,09 persen) di perusahaan eksplorasi migas Prancis, Maurel & Prom (M&P), yang memiliki salah satu aset di Venezuela. Pemantauan yang dilakukan PIEP menunjukkan tidak ada kerusakan pada aset maupun staf M&P di sana.
Perusahaan menambahkan bahwa mereka terus melakukan pengawasan secara intensif dan menjalin koordinasi berkelanjutan dengan KBRI Caracas sebagai langkah antisipatif.
Selama ini, PIEP aktif dalam mengakuisisi dan mengelola lapangan migas di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini, Pertamina memiliki aset migas di 11 negara, termasuk Venezuela.
Menanggapi serangan AS ke Venezuela, pemerintah Indonesia pada Senin (5/1/2026) menyatakan keprihatinan, menilai tindakan tersebut berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Indonesia menyerukan agar semua pihak mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter, serta menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas.
Sementara itu, setelah penahanan Presiden Maduro, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara.(da*)
