 |
| Ketua Komisi IV DPRD Sumbar saat meninjau lokasi banjir |
Painan, Rakyatterkini.com – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Hasyiva Yandra, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penanganan bencana.
Menurut Doni, kolaborasi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk partisipasi aktif masyarakat sekitar, menjadi kunci agar proses penanganan bencana berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Kami di Komisi IV akan terus mendukung melalui kebijakan anggaran agar penanganan bencana bisa berjalan optimal,” ujarnya kepada Radar Sumbar di Painan, 10 Desember 2025.
Hujan deras pada 27-28 November 2025 lalu memicu banjir bandang di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat, hingga ditetapkan sebagai bencana daerah. Pemerintah provinsi dan daerah terdampak menetapkan masa tanggap darurat hingga 15 Desember, karena peristiwa ini merusak infrastruktur publik.
Dampak bencana juga meluas ke sektor pertanian, dengan ribuan hektare lahan warga terendam, mengancam gagal panen, dan ribuan ternak hilang terseret banjir.
Doni menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah harus memastikan tidak ada wilayah yang mengalami pemadaman listrik, mengingat energi menjadi kebutuhan penting untuk pemulihan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan air bersih bagi warga terdampak juga menjadi prioritas agar tidak menimbulkan masalah lanjutan.
“Penting juga menyiapkan hunian sementara bagi warga yang kehilangan rumah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Sementara itu, untuk jangka menengah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus segera membangun hunian permanen bagi warga yang rumahnya rusak atau perlu direlokasi, guna mencegah risiko terulangnya bencana serupa. Pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah juga harus diprioritaskan agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Doni menekankan, jika infrastruktur dasar tidak segera diperbaiki, biaya ekonomi di wilayah terdampak akan meningkat akibat terganggunya arus distribusi. “Lahan pertanian, perkebunan, dan fasilitas ekonomi lainnya perlu segera dinormalisasi supaya warga dapat kembali bekerja,” ujarnya.
Tak kalah penting, kata Doni, adalah memastikan pendidikan anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana tetap berjalan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menjamin kelangsungan pendidikan generasi penerus bangsa.
“Yang paling utama adalah membangun kolaborasi yang baik antara semua pihak. Tanpa itu, penanganan bencana tidak akan efektif,” tutupnya.(da*)
