 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengumumkan capaian besar sektor tata ruang pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, pemerintah mencatat nilai investasi mencapai Rp357,17 triliun dari penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi hanya sebatas rancangan, tetapi telah menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi nasional,” ujar Nusron, Senin (27/10/2025). Ia menegaskan bahwa tata ruang kini menjadi fondasi strategis untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, efisien, dan berkeadilan.
Menurut Nusron, lonjakan investasi tersebut tidak terlepas dari upaya Kementerian ATR/BPN memperkuat sistem perencanaan tata ruang melalui penyusunan serta digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama setahun terakhir, sebanyak 119 RDTR baru telah diterbitkan, meningkat 21,8% dibanding tahun sebelumnya. Total 445 RDTR kini juga telah terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS), bertambah 189 dokumen atau 73,8 persen dalam setahun.
Integrasi RDTR dengan OSS membuka akses perizinan yang lebih cepat dan transparan, memberikan kepastian lokasi berbasis data spasial yang akurat kepada pelaku usaha. “Langkah ini sekaligus meminimalisir potensi sengketa lahan dan meningkatkan kepastian hukum dalam proses investasi,” jelasnya.
Nusron menyebut, kinerja tersebut mencerminkan arahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang menekankan pemerataan pembangunan serta optimalisasi ruang demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Pembangunan kini tidak hanya difokuskan di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga merambah ke wilayah-wilayah potensial yang sebelumnya belum tergarap maksimal.
Ia menilai besarnya nilai investasi yang masuk merupakan bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap kepastian tata ruang di Indonesia. “Investor kini lebih yakin karena sistem semakin transparan dan terkoordinasi lintas sektor. Semua bermula dari kepastian ruang,” ujarnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Nusron menegaskan bahwa penguatan tata ruang juga memperhatikan aspek keberlanjutan. Setiap RDTR yang disusun mempertimbangkan kelestarian lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi risiko bencana. “Pembangunan dalam visi Prabowo-Gibran harus progresif namun tetap menjaga keseimbangan ekologi,” tuturnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat sinkronisasi tata ruang pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi RDTR secara menyeluruh, serta meningkatkan akurasi data spasial tematik yang dapat dimanfaatkan berbagai instansi. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola ruang nasional yang efektif, adaptif, dan inklusif.
“Kami berkomitmen memastikan setiap jengkal ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tata ruang adalah fondasi pembangunan yang tertib, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Nusron.(da*)
