Padang Panjang, Rakyatterkini.com– Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arni, menyampaikan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR, Nasrullah, di Jakarta, Rabu (21/10/2025).
Selain usulan pembangunan rusunawa, Hendri juga menyerahkan proposal bantuan untuk peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH). Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan kondisi perumahan di Padang Panjang yang masih membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Padang Panjang mencapai 63.895 jiwa dengan 19.102 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 27.483 jiwa tergolong masyarakat miskin, sementara 1.388 unit rumah tercatat tidak layak huni.
“Tahun ini, anggaran perbaikan telah dialokasikan untuk 121 unit rumah, namun kebutuhan masih jauh lebih besar. Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak warga,” ujar Hendri.
Selain itu, Pemko Padang Panjang mengusulkan pembangunan Rusunawa MBR untuk menekan backlog perumahan yang saat ini mencapai 8.173 unit, menandakan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri.
Pemko telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, yang dirancang ramah lingkungan dan memiliki aksesibilitas baik. Sebanyak 60 calon penghuni telah teridentifikasi dan siap menempati rusunawa setelah selesai dibangun.
Hendri menegaskan komitmen Pemko untuk terus aktif dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Hunian yang layak menjadi fondasi kesejahteraan keluarga sekaligus bagian dari upaya mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah pusat, semoga masyarakat segera memiliki rumah yang layak,” ujarnya.
Menanggapi proposal tersebut, Nasrullah memberikan apresiasi atas kesiapan dan komitmen Pemko Padang Panjang dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan.
“Proposal dari Padang Panjang sangat lengkap, dilengkapi data kebutuhan, kesiapan lahan, dan calon penghuni. Insya Allah akan kami upayakan menjadi prioritas program 2026,” jelasnya.
Nasrullah menambahkan, pembangunan perumahan untuk MBR dan perbaikan RTLH menjadi strategi penting pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial sekaligus memperkuat ketahanan kota. (da*)


