 |
| Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Barat, Desrio Putra. |
Padang, Rakyatterkini.com – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Barat mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, dijalankan melalui koperasi sekolah dan koperasi desa.
Koordinator Presidium KAHMI Sumbar, Desrio, menjelaskan bahwa melibatkan koperasi dalam pelaksanaan MBG akan membuat prosesnya lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Dengan sistem ini, jumlah makanan yang diproduksi setiap dapur dapat diukur secara akurat, memudahkan pengawasan kualitas gizi, serta distribusi makanan kepada siswa.
“Biaya transportasi dari dapur ke sekolah bisa ditekan, sehingga dana yang tersisa dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas gizi siswa. Selain itu, biaya sewa dapur dan peralatan bisa diubah menjadi aset sekolah yang bermanfaat jangka panjang,” kata Desrio, Selasa (28/10/2025).
Desrio menilai konsep ini sangat sesuai untuk sekolah berasrama yang sudah memiliki fasilitas dapur sendiri, sehingga pengelolaan MBG bisa lebih mudah dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal masing-masing sekolah.
Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah. Petani, nelayan, peternak lokal, bahkan orang tua siswa yang bergerak di sektor pangan, dapat dilibatkan sebagai pemasok bahan baku.
“Jika diberikan peluang, program ini tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga kesejahteraan keluarga. Orang tua siswa bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu biaya pendidikan anak mereka,” ujarnya.
Selain itu, Desrio menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG oleh pemerintah pusat. Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian terkait perlu memberikan masukan konstruktif kepada Presiden agar kebijakan yang diterapkan dapat mempercepat realisasi program.
Hingga awal Oktober 2025, penyerapan anggaran MBG baru mencapai 29 persen, atau Rp20,6 triliun dari total alokasi Rp71 triliun. Menurut Desrio, capaian ini menunjukkan masih banyak kendala dalam pelaksanaan program.
“Sulit untuk menyerap 100 persen anggaran hingga akhir Desember 2025. Oleh karena itu, diperlukan skema baru yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Koperasi agar program prioritas Presiden dapat berjalan sesuai tujuan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Desrio mengusulkan setiap sekolah membentuk koperasi sekolah atau bekerja sama dengan koperasi lokal yang sudah ada. Dengan demikian, masyarakat sekitar bisa menjadi anggota koperasi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari program MBG.
“Ide melibatkan pihak luar dalam MBG kurang tepat karena seluruh biaya berasal dari APBN. Pemerintah sebaiknya fokus memperkuat koperasi sebagai pelaksana. Stimulus permodalan, pemanfaatan bangunan sekolah yang tidak terpakai, atau dukungan dana CSR perbankan bisa mempercepat implementasinya,” tuturnya.
Desrio menegaskan bahwa penerapan sistem koperasi tidak hanya akan memperlancar pelaksanaan MBG, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong serta nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang mulai terkikis oleh sistem ekonomi kapitalis.(da*)
