 |
| Ilustrasi Maklumat. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengeluarkan maklumat tegas kepada seluruh anggota DPR dan DPRD dari PAN agar menjauhi perilaku pamer kekayaan (flexing), tidak arogan, serta siap dievaluasi terkait status, tunjangan, dan fasilitas yang melekat pada jabatan.
Maklumat yang dirilis pada awal September 2025 itu menekankan pentingnya kesederhanaan dan empati di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat.
“Bertindak, berpenampilan dan berbicaralah sesuai kepatutan. Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan,” tegas Zulkifli Hasan dalam maklumatnya.
Ia juga mengingatkan kader PAN di legislatif wajib rendah hati dalam menyerap aspirasi masyarakat. “Rendah hati dalam mendengar aspirasi maupun merespon kritik publik,” tulisnya.
Zulkifli bahkan menegaskan, tidak ada jaminan bagi kader yang melanggar etika publik. “Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ujarnya.
Maklumat PAN ini hadir hanya beberapa hari setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur keras pejabat daerah agar tidak memamerkan barang mewah.
Peringatan Tito dipicu sorotan publik terhadap Bupati Bombana, Burhanuddin, yang kedapatan mengenakan jam tangan Rolex hampir Rp1 miliar saat pengukuhan Paskibraka, 15 Agustus lalu.
“Harusnya jangan lah. Sebagai pejabat publik harus bersedia berempati dengan masyarakat, gunakan pola hidup sederhana,” ujar Tito saat kunjungan di Kendari, 27 Agustus 2025.
Tito mengingatkan, gaya hidup mewah bisa menimbulkan antipati rakyat dan menggerus legitimasi kepemimpinan. “Kalau sudah enggak simpati kepada pemimpin, kebijakan apa pun ditanggapi minor, dibully, kehilangan trust (kepercayaan),” ujarnya.
Sejalan dengan peringatan Mendagri, sikap tegas Zulkifli Hasan menunjukkan upaya PAN merespons keresahan publik sekaligus menjaga citra partai di tengah tahun politik. Disiplin etika, kesederhanaan, dan empati dinilai sebagai modal penting untuk mempertahankan legitimasi politik dan dukungan rakyat.
Dengan demikian, isu flexing pejabat yang sebelumnya hanya menjadi perbincangan di media sosial kini bertransformasi menjadi agenda politik nasional: dari teguran pemerintah pusat hingga maklumat internal partai. (Ris1)
