 |
| Apel ASN Solok Selatan. |
Padang Aro, Rakyatterkini.com - Pemerintah pusat menegaskan bahwa pembatasan belanja pegawai daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) akan mulai diberlakukan pada 2027.
Salah satu poin penting dalam UU ini adalah ketentuan bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, perlu dicatat batasan tersebut tidak mencakup tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan tambahan penghasilan (tamsil), dan tunjangan khusus guru.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menyampaikan kebijakan ini merupakan mandat dari pemerintah pusat sejak tahun 2022.
“Ini adalah amanat UU yang harus kita laksanakan mulai 2027. Sampai sekarang belum ada perubahan, jadi harus benar-benar kita persiapkan,” ujar Khairunas saat memimpin Apel Gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (15/9/2025).
Berdasarkan data dari Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKD) Solok Selatan, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada 2025 masih berada di angka 37,41% atau sekitar Rp357,71 miliar dari total belanja daerah Rp956,25 miliar.
Jumlah ini sudah mengalami penurunan dibanding tahun 2024, di mana rasio belanja pegawai mencapai 39,29% atau sekitar Rp365,64 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp930,63 miliar.
Kepala BPKD, Marfiandhika Arief, menjelaskan salah satu strategi yang ditempuh untuk menekan rasio ini adalah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Meningkatkan pendapatan daerah menjadi kunci agar belanja pegawai tidak terlalu membebani APBD ketika aturan ini mulai berlaku,” ujarnya. (alwis)
