 |
| Pemprov Sumbar tengah merencanakan penerbitan sukuk daerah |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah merencanakan penerbitan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah. Langkah ini bertujuan mengatasi keterbatasan fiskal sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Untuk memastikan prosesnya sesuai regulasi, Pemprov Sumbar aktif menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, beserta jajaran melakukan kunjungan ke Kemenkeu pada Kamis (4/9/2025), dan diterima langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani.
“Kami ingin memastikan setiap langkah yang ditempuh tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Mahyeldi. Ia menambahkan, sukuk daerah diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan fiskal sekaligus memperkuat peran Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung pembangunan Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kepala BPKAD Rosail Akhyari, Kepala Bapenda Syefdinon, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, Kepala Badan Penghubung Sumbar, serta Direktur Utama Bank Nagari.
Pemprov Sumbar telah menyiapkan beberapa langkah awal, seperti membentuk Tim Percepatan Penerbitan Sukuk Daerah melalui Keputusan Gubernur, menetapkan calon Debt Management Unit (DMU), serta mengikuti pelatihan DMU yang difasilitasi Kemenko Perekonomian RI. Sukuk ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, perkantoran, hingga pengembangan rumah sakit daerah melalui BUMD.
Mahyeldi menekankan, dasar hukum penerbitan sukuk telah ada. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi atau sukuk dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengelolaan utang, maupun penguatan modal BUMD. Meski begitu, sinkronisasi aturan teknis tetap diperlukan agar implementasi berjalan lancar.
Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, menyambut positif inisiatif Pemprov Sumbar. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi referensi negara-negara Muslim dalam pengembangan keuangan syariah, jika mampu membangun sistem yang tepat, efisien, dan bebas risiko moral hazard.
“Persoalan teknis akan ditindaklanjuti melalui pertemuan lanjutan bersama OJK, OPD perbankan, dan pasar modal. Dengan sinergi ini, diharapkan sukuk daerah dapat berkembang optimal,” pungkas Askolani.(da*)
