 |
| KONI Sumatera Barat |
Padang, Rakyatterkini.com – Polemik suksesi kepemimpinan KONI Sumatera Barat masih belum menemukan jalan keluar. Meski KONI Pusat telah menindaklanjuti permintaan pemerintah daerah dengan menunjuk Carateker untuk menggantikan Ketua Umum Ronny Pahlawan, persoalan pendanaan bagi Carateker justru belum jelas hingga saat ini.
Sebagai perbandingan, situasi serupa pernah terjadi pada proses pergantian kepemimpinan KONI Sumbar tahun 2021. Kala itu, jabatan Kepala Dispora Sumbar dipegang oleh Bustavidia. Proses suksesi berjalan mulus dan relatif singkat, hingga akhirnya Agus Suardi atau Abin terpilih secara aklamasi.
“Saya saat itu ditunjuk sebagai sekretaris Carateker KONI Sumbar, dengan ketua Mayjen (Purn) Andri,” ungkap Bustavidia saat dimintai tanggapan.
Ia menjelaskan, persoalan anggaran kala itu tidak menjadi kendala berarti. Seluruh kegiatan Carateker dapat berjalan lancar karena pihaknya sebagai Kadispora tidak mempersulit mekanisme pencairan. Menurutnya, semua penggunaan anggaran sudah tercantum dalam RAB KONI Sumbar.
“Soal anggaran tidak ada masalah. Karena bagaimanapun, tanggung jawab penggunaan dana ada pada KONI Sumbar. Saya sendiri pernah diperiksa terkait hal itu, dan penyidik memahami bahwa dana tersebut memang sepenuhnya tanggung jawab KONI Sumbar,” jelasnya.
Bustavidia menambahkan, jika dalam RAB tercantum dana Rp1 miliar, seharusnya langsung diserahkan saja karena uang itu milik KONI Sumbar, hanya disalurkan lewat Dispora. Namun, yang terjadi sekarang justru berbeda.
“Melihat kondisi saat ini, saya menilai pola yang dibuat Kadispora Sumbar agak janggal. Ada kesan mengatur terlalu jauh. Jika Kadispora yang menentukan detail anggaran, berarti justru Kadispora yang harus bertanggung jawab penuh,” kritiknya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat persiapan pencairan anggaran masih menemui kebuntuan. Sekdaprov Sumbar, Ary Yuswandi, yang coba dihubungi media ini, belum memberikan jawaban terkait proses tersebut.
Ketua KONI Sawahlunto, Jhon Reflita, berharap polemik ini segera diakhiri agar tidak berdampak buruk pada pembinaan olahraga di Sumbar.
“Kami dari KONI kabupaten/kota menilai masalah ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai program pembinaan olahraga terhenti. Apalagi agenda Porprov 2026 hingga kini belum jelas, dan Musorprovlub yang dijadwalkan 10 September juga kabarnya terkendala masalah dana,” katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Sumbar, Nofrizon. Politisi PPP itu mengingatkan pemerintah daerah untuk bersikap objektif dan tidak memperlambat proses karena kepentingan tertentu.
“Publik olahraga tentu bisa menilai siapa kandidatnya dan seperti apa rekam jejak masing-masing. Jadi jangan sampai ada kesan tarik-menarik kepentingan di balik ini semua,” tegasnya.(da*)
