 |
| Shamy Ardian menjelaskan, penerapan layanan Peralihan Elektronik |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong digitalisasi layanan untuk mempermudah masyarakat. Saat ini, sebanyak 225 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia telah menerapkan layanan Peralihan Elektronik.
“Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menjalani proses manual yang panjang. Semua dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Ini merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan yang kami lakukan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Shamy Ardian, saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Penerapan layanan Peralihan Elektronik sudah merata di berbagai provinsi. Di Sumatra, layanan ini tersedia di 28 kabupaten/kota di Sumatra Utara, 10 kabupaten/kota di Bengkulu, 15 kabupaten/kota di Lampung, dan 7 kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Sumatra Barat memiliki 3 kabupaten/kota yang menerapkan layanan ini, sedangkan Sumatra Selatan sebanyak 17 kabupaten/kota.
Di Pulau Jawa, seluruh kota administrasi DKI Jakarta sudah menggunakannya. Yogyakarta menyediakan layanan ini di 5 kabupaten/kota, Banten di 8 kabupaten/kota, Jawa Barat di 5 kabupaten/kota, Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota, dan Jawa Timur di 39 kabupaten/kota. Di wilayah timur Indonesia, layanan elektronik juga telah berjalan, meliputi Bali (9 kabupaten/kota), Nusa Tenggara Barat (5 kabupaten/kota), Sulawesi Utara (15 kabupaten/kota), Gorontalo (Kota Gorontalo), Sulawesi Tengah (4 kabupaten/kota), Sulawesi Selatan (4 kabupaten/kota), dan Papua Barat (10 kabupaten/kota).
Shamy Ardian menegaskan, penerapan Peralihan Elektronik akan terus diperluas ke seluruh Indonesia. “Kami berharap masyarakat semakin mudah mengurus berbagai urusan pertanahan, khususnya layanan peralihan. Ini adalah bagian dari komitmen ATR/BPN untuk memberikan layanan yang lebih aman, praktis, dan pasti,” ujarnya.
Selain memudahkan, Kepala Pusat Data dan Informasi ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menekankan bahwa layanan elektronik juga meningkatkan keamanan transaksi pertanahan. “Yang pertama, ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, transaksi pertanahan menjadi lebih aman, karena seluruh data, dari pembuatan akta hingga sertifikat, tercatat end-to-end dalam sistem informasi,” jelasnya saat peluncuran layanan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat awal Agustus lalu.
I Ketut menambahkan, meski berbasis digital, mekanisme layanan tetap mengikuti aturan yang berlaku. “Proses bisnis tetap sama seperti manual. Misalnya, masyarakat yang ingin jual beli tanah tetap harus ke PPAT. Bedanya, sebelum akta dibuat, pengecekan bisa dilakukan online tanpa perlu datang ke Kantor Pertanahan. Setelah akta selesai, PPAT hanya perlu mengunggah data melalui sistem elektronik yang terhubung langsung ke Kantor Pertanahan,” pungkasnya.(da*)
